Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) meluncurkan hasil studi terbaru “Tren Belanja Jasa PR”, yang memberikan gambaran terkini mengenai kondisi pasar, preferensi klien, hingga tantangan yang dihadapi industri komunikasi di Indonesia.
Ketua Umum APPRI Sari Soegondo pada acara peluncuran tersebut di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya, Jakarta, Selasa, mengatakan studi ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan data empirik terkait penggunaan jasa konsultan PR yang selama ini belum banyak tersedia.
“Hingga saat ini sepertinya belum pernah dilakukan telaah khusus atau kajian terkini secara empirik mengenai latar belakang kenapa organisasi memanfaatkan layanan konsultan PR eksternal, besarnya animo mereka dalam menggunakan jasa konsultan tersebut, tren perkembangan kebutuhannya, daya beli jasanya, serta tingkat kepuasan dan optimisme para pengguna jasa agensi PR Indonesia,” ujarnya.
Studi ini digarap bekerja sama dengan tim program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Unika Atma Jaya Jakarta, dengan melibatkan responden dari 19 sektor industri, mulai dari kesehatan, perbankan, manufaktur, hingga teknologi.
Baca juga: Pentingnya menanamkan rasa "bangga Indonesia" bagi generasi muda
Dari hasil studi, teridentifikasi empat tema utama. Pertama, masih adanya kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya komunikasi dengan implementasi strategis di dalam organisasi.
Kedua, preferensi klien terhadap konsultan PR yang umumnya masih berbasis kebutuhan jangka pendek.
Tema ketiga membahas pengukuran kinerja PR yang mulai mengarah pada dampak bisnis, namun masih didominasi metrik output. Sementara yang terakhir mengenai optimisme terhadap pertumbuhan industri PR yang tetap tinggi meski dibayangi tantangan struktural.
Deputi I APPRI Faradila Astari Rahmiliza menyoroti perubahan ekspektasi klien yang kini semakin menuntut nilai strategis dari fungsi PR.
“Hari ini klien tidak lagi bertanya tentang berapa banyak aplikasi, tetapi mulai tanya dampaknya apa sih, insightnya apa, kemudian apa kontribusi terhadap bisnis dan kebijakan,” katanya.
Faradila mengungkap studi ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi fungsi PR kini semakin kompleks, seiring perubahan lanskap digital dan dinamika komunikasi yang kian cepat.
Ia menegaskan bahwa posisi PR di dalam organisasi tidak lagi bisa dipandang sebagai fungsi teknis semata, melainkan harus naik menjadi peran yang lebih strategis.
“Tantangan juga semakin kompleks, di digitalisasi, tekanan kecepatan informasi, apalagi kalau sekarang kita sudah mulai menghadapi tantangan namanya cancel culture, kemudian juga boycott, bagaimana cara menghadapi sisi krisisnya.” kata Faradila.
Baca juga: New normal, pelaku industri PR dituntut berinovasi
Baca juga: Indonesia Public Relations Awards 2025 apresiasi kiprah PNM dalam jaga reputasi korporasi
Baca juga: Perhumas: RI harus ambil peran penting di World Public Relations Forum
Ketua Umum APPRI Sari Soegondo pada acara peluncuran tersebut di Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya, Jakarta, Selasa, mengatakan studi ini disusun untuk menjawab kebutuhan akan data empirik terkait penggunaan jasa konsultan PR yang selama ini belum banyak tersedia.
“Hingga saat ini sepertinya belum pernah dilakukan telaah khusus atau kajian terkini secara empirik mengenai latar belakang kenapa organisasi memanfaatkan layanan konsultan PR eksternal, besarnya animo mereka dalam menggunakan jasa konsultan tersebut, tren perkembangan kebutuhannya, daya beli jasanya, serta tingkat kepuasan dan optimisme para pengguna jasa agensi PR Indonesia,” ujarnya.
Studi ini digarap bekerja sama dengan tim program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Unika Atma Jaya Jakarta, dengan melibatkan responden dari 19 sektor industri, mulai dari kesehatan, perbankan, manufaktur, hingga teknologi.
Baca juga: Pentingnya menanamkan rasa "bangga Indonesia" bagi generasi muda
Dari hasil studi, teridentifikasi empat tema utama. Pertama, masih adanya kesenjangan antara kesadaran akan pentingnya komunikasi dengan implementasi strategis di dalam organisasi.
Kedua, preferensi klien terhadap konsultan PR yang umumnya masih berbasis kebutuhan jangka pendek.
Tema ketiga membahas pengukuran kinerja PR yang mulai mengarah pada dampak bisnis, namun masih didominasi metrik output. Sementara yang terakhir mengenai optimisme terhadap pertumbuhan industri PR yang tetap tinggi meski dibayangi tantangan struktural.
Deputi I APPRI Faradila Astari Rahmiliza menyoroti perubahan ekspektasi klien yang kini semakin menuntut nilai strategis dari fungsi PR.
“Hari ini klien tidak lagi bertanya tentang berapa banyak aplikasi, tetapi mulai tanya dampaknya apa sih, insightnya apa, kemudian apa kontribusi terhadap bisnis dan kebijakan,” katanya.
Faradila mengungkap studi ini juga mengungkap tantangan yang dihadapi fungsi PR kini semakin kompleks, seiring perubahan lanskap digital dan dinamika komunikasi yang kian cepat.
Ia menegaskan bahwa posisi PR di dalam organisasi tidak lagi bisa dipandang sebagai fungsi teknis semata, melainkan harus naik menjadi peran yang lebih strategis.
“Tantangan juga semakin kompleks, di digitalisasi, tekanan kecepatan informasi, apalagi kalau sekarang kita sudah mulai menghadapi tantangan namanya cancel culture, kemudian juga boycott, bagaimana cara menghadapi sisi krisisnya.” kata Faradila.
Baca juga: New normal, pelaku industri PR dituntut berinovasi
Baca juga: Indonesia Public Relations Awards 2025 apresiasi kiprah PNM dalam jaga reputasi korporasi
Baca juga: Perhumas: RI harus ambil peran penting di World Public Relations Forum
