HARIAN FAJAR, MAKASSAR – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) menyambut positif percepatan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyelesaian 100 titik Kampung Nelayan, yang terdiri dari 65 titik tahap pertama dan 35 tahap kedua, yang ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026.
Program ini juga akan diperluas secara signifikan dengan pembangunan 1.000 Kampung Nelayan pada 2026, dengan fokus utama di kawasan Indonesia Timur.
Program Kampung Nelayan Merah Putih ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nelayan.
Pemerintah juga tengah menyiapkan kerja sama pengadaan kapal dengan mitra internasional, termasuk Inggris, yang saat ini masih dalam tahap kajian teknis dan kesiapan industri galangan kapal nasional.
Untuk di Sulsel, Ketua Kadin Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras menilai Kampung Nelayan Merah Putih dapat menjadi katalis penting bagi penguatan ekonomi pesisir di Sulsel.
Menurutnya, daerah pesisir Sulsel memiliki potensi besar untuk menjadi lokasi pengembangan kampung nelayan baru.
Dengan dukungan infrastruktur yang lebih modern, program ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus memperbaiki rantai pasok hasil perikanan.
“Jika ini berjalan optimal, dampaknya bukan hanya pada peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga pada penguatan industri hilir seperti pengolahan hasil laut, cold storage, hingga logistik perikanan,” kata AIA.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menambahkan bahwa program ini juga berpotensi memperluas lapangan kerja di sektor perikanan, memperkuat UMKM pesisir, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Sulsel seperti tuna, udang, dan rumput laut di pasar domestik maupun ekspor.
Lebih lanjut, Ketua DPD Gerindra Sulsel ini menilai pembangunan 1.000 Kampung Nelayan di Indonesia Timur dapat memperkuat posisi Sulsel sebagai pusat distribusi dan logistik perikanan kawasan timur Indonesia.
“Hal ini didukung oleh keberadaan infrastruktur pelabuhan dan konektivitas Makassar yang menjadi salah satu simpul perdagangan utama di kawasan timur,” jelas AIA.
Namun demikian, pelaku usaha mengingatkan perlunya kesiapan ekosistem pendukung, mulai dari akses pembiayaan nelayan, ketersediaan fasilitas rantai dingin, hingga pendampingan teknis agar program tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan skala program yang besar dan target yang agresif, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha dinilai menjadi kunci agar dampak ekonomi Kampung Nelayan Merah Putih dapat dirasakan secara merata, termasuk di Sulsel. (ams)
