JAKARTA, DISWAY.ID-- Para pengusaha dapur MBG kompak melakukan audiensi kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan.
Salah satu poin utama yang didorong adalah penguatan sistem akuntabilitas. Para pengusaha tidak ingin program yang menyasar jutaan anak Indonesia ini terhambat oleh birokrasi yang berbelit atau rantai pasok yang tidak transparan.
BACA JUGA:Astra Dorong Komoditas Unggulan Lokal, Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Lombok dan Bandung
Mendengar masukan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan tampak memberikan lampu hijau.
Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengakui bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengawal program skala nasional ini.
Ia memandang APPMBGI sebagai simpul penting yang menjembatani kebijakan pusat dengan eksekusi di daerah.
BACA JUGA:KAI Batalkan 6 Perjalanan dari Gambir Imbas Kecelakaan Kereta di Bekasi, 457 Penumpang Terdampak
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program untuk rakyat. Keberhasilannya butuh partisipasi aktif dari seluruh komponen, termasuk pengelola dapur yang bekerja langsung di lapangan," tegas Zulhas dalam keterangannya, Selasa 28 April 2026.
Ketua Umum DPP APPMBGI, Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, datang membawa "oleh-oleh" berupa hasil rekomendasi APPMBGI Summit 2026 yang baru saja usai.
BACA JUGA:Nama-Nama 10 Korban Meninggal Kecelakaan Kereta di Bekasi, Lengkap dengan Usia dan Alamat
Menurutnya, suara para pengelola dapur di daerah perlu didengar karena merekalah yang berhadapan langsung dengan realitas operasional.
"Kami membawa hasil kerja kolektif dari ratusan pelaku usaha dapur MBG. Rekomendasi ini lahir dari lapangan, dari pengalaman langsung para pengelola," ujar Abdul Rivai di depan Zulhas.
