Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat sebagai strategi utama memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat merupakan intervensi kunci bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin yang belum sekolah, putus sekolah, atau berisiko putus sekolah.
“Sekolah Rakyat ini untuk mereka yang selama ini tidak terlihat (the invisible people), padahal ada di sekitar kita. Mereka tidak bisa makan layak, bahkan tidak mampu menebus ijazah. Ini yang harus kita jemput,” tegas Gus Ipul, dikutip dari siaran persnya, Selasa, 28 April 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak yang tidak sekolah, belum sekolah, atau berpotensi putus sekolah mencapai lebih dari 4 juta orang dan terus bertambah setiap tahun, terutama dari lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi ketiga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yakni memutus transmisi kemiskinan melalui pendidikan. Dua strategi lainnya adalah mengurangi beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta meningkatkan pendapatan melalui pemberdayaan.
Untuk itu, ia meminta gubernur, bupati dan wali kota aktif mendukung program ini, terutama dalam penyediaan lahan minimal 7 hektare sebagai syarat pembangunan sekolah berkonsep boarding school tersebut.
“Target Presiden, setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat dengan gedung permanen. Tahun ini ditargetkan 30 ribu siswa, tahun depan 100 ribu siswa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam keseluruhan proses, mulai dari penyediaan lahan, pengusulan kepala sekolah dari ASN, penjaringan siswa hingga pengawasan pelaksanaan.
“Kalau tidak ditangani sekarang, jumlah anak putus sekolah akan terus bertambah. Ini tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya perbaikan data sosial sebagai fondasi kebijakan. Ia mencontohkan, melalui digitalisasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berhasil menekan tingkat kesalahan penyaluran bantuan secara signifikan.
Editor: Redaksi TVRINews
