Penulis: Rini
TVRINews, Banjarmasin
Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025 bersama sejumlah mitra kerja strategis, Selasa, 28 April 2026. Fokus utama dalam pertemuan ini adalah akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Lambung Mangkurat.
Ketua Pansus IV, Jihan Hanifha, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi melalui sinergi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan hasil evaluasi selama lima tahun terakhir, Jihan menyoroti angka penurunan kemiskinan ekstrem yang dinilai masih memerlukan kerja keras tambahan dari seluruh perangkat daerah.
"Rapat hari ini bersama Dinas Sosial mengecek target pengentasan kemiskinan. Ternyata dalam 5 tahun, kita baru berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,99 persen. Tentu ini menjadi PR kita bersama agar kemiskinan ekstrem di Kalimantan Selatan bisa menuju 0 persen," ujar Jihan, Selasa, 28 April 2026.
Meski mencatat adanya tantangan besar, Pansus IV memberikan apresiasi terhadap capaian program tahun 2025 yang dinilai sudah mulai menyasar kebutuhan spesifik masyarakat. Beberapa program yang disoroti antara lain bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyaluran sembako, hingga pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat.
Jihan menilai Sekolah Rakyat merupakan solusi jangka panjang yang strategis. Tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga menyentuh aspek pembinaan bagi para orang tua siswa.
"Upaya selama 2025 tadi sudah lebih spesifik ke masyarakat. Selain bantuan fisik seperti RTLH, pembinaan di Sekolah Rakyat juga sangat bagus karena orang tua peserta didik turut mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," tambahnya.
Rapat koordinasi ini turut melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel. Keterlibatan tenaga ahli Pansus IV juga memastikan bahwa setiap rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar kajian yang kuat.
Pansus IV mendorong adanya kolaborasi yang lebih solid antara perangkat daerah. Hal ini bertujuan agar seluruh program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial tidak tumpang tindih, sehingga rantai kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat segera diputus melalui akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga.
Editor: Redaksi TVRINews
