Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru memantik polemik baru setelah muncul fakta bahwa upah pekerja dapurnya lebih tinggi dibandingkan guru honorer. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait prioritas negara dalam menghargai profesi, terutama di sektor pendidikan.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa petugas pencuci piring hingga pengelola ompreng di dapur MBG menerima gaji Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan. Sementara itu, ia menyebut rata-rata pendapatan guru honorer masih berada di kisaran Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.
“Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer. Mereka bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp600–Rp800 ribu,” ujar Dadan saat meresmikan dapur MBG Unhas, di Makassar, Selasa (28/4/2026).
Meski menuai kritik, Dadan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengangkat ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Para pekerja dapur MBG, kata dia, mayoritas berasal dari kelompok desil 1 hingga 4 yang sebelumnya memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta.
Ia menyebut peningkatan pendapatan para pekerja tersebut mulai berdampak pada penurunan angka kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah. Menurutnya, hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari kelompok masyarakat paling bawah secara ekonomi.
“Alhamdulillah mereka sekarang sudah mulai meningkat pendapatannya, angka kemiskinan ekstrem mulai turun karena hampir 40 persen relawan yang bekerja di SPPG berasal dari desil 1–4,” kata dia.
Lebih lanjut, Dadan menilai program MBG tidak hanya berfungsi sebagai intervensi gizi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa perputaran anggaran dalam program tersebut turut mempersempit kesenjangan ekonomi di tingkat lokal.
“Jadi ini sudah berkontribusi penurunan kemiskinan ekstrem. Laporan beberapa daerah itu gini rasionya menyempit karena program MBG, karena uang itu beredar di daerah,” ujarnya.
Dari sisi alokasi anggaran, sekitar 70 persen dana yang digelontorkan digunakan untuk pembelian bahan baku dan produk pertanian. Sementara itu, sekitar 20 persen dialokasikan untuk operasional, termasuk pembayaran upah para pekerja di dapur MBG.
Baca Juga: PTPP Rampungkan 69 Titik SPPG untuk Perkuat Program MBG
Dengan total anggaran mencapai Rp268 triliun pada tahun ini, program MBG menjadi salah satu program dengan porsi pendanaan terbesar di lingkungan kementerian dan lembaga. Besarnya anggaran tersebut mempertegas ambisi pemerintah dalam menjadikan program ini sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sekaligus penguatan ekonomi daerah.
Namun demikian, perbandingan upah antara pekerja dapur dan guru honorer tetap menjadi sorotan publik. Di tengah upaya pengentasan kemiskinan, muncul pertanyaan besar apakah kebijakan tersebut telah seimbang dalam menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
