REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH, – Pemerintah Kota Banda Aceh memutuskan untuk menutup operasional tempat penitipan anak Daycare Baby Preneur menyusul kasus dugaan penganiayaan terhadap balita berusia 18 bulan. Kasus ini tengah dalam penyelidikan kepolisian setelah rekaman CCTV viral di media sosial.
Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdhal Khalilullah, pada Selasa malam menyatakan bahwa daycare tersebut akan ditutup. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah video dugaan penganiayaan tersebut menyebar luas di media sosial.
Manajemen Daycare Baby Preneur telah menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial mereka dan menyatakan bahwa terduga pelaku telah diberhentikan dan diserahkan ke proses hukum. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh telah memeriksa enam saksi, termasuk pemilik yayasan, serta mengamankan terduga pelaku berinisial DS (24).
Afdhal menegaskan bahwa pemerintah kota akan mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan transparansi kepada masyarakat. "Kami sangat prihatin. Kasus ini seharusnya tidak terjadi. Kami akan memperketat pengawasan terhadap seluruh daycare di Banda Aceh agar sesuai standar operasional dan perizinan," ujarnya.
Tindakan Pemkot Banda Aceh
Tim Hukum Pemkot Banda Aceh, Sulthan M. Yus, mengatakan bahwa pemerintah telah mengambil sejumlah langkah, antara lain menerima pengaduan dan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, termasuk dukungan psikososial. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawal proses hukum, serta akan memanggil pihak pengelola dan yayasan guna dimintai keterangan dan pertanggungjawaban.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menambahkan bahwa berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), daycare tersebut tidak memiliki izin operasional. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan asesmen terhadap seluruh penyelenggara daycare guna memastikan pemenuhan standar perlindungan anak.
Pemerintah mengimbau orang tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta tidak menyebarluaskan konten yang dapat berdampak pada kondisi psikologis anak. "Pemkot Banda Aceh berkomitmen memastikan kejadian serupa tidak terulang melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan," ujar Sulthan.
