Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atas keputusan FIFA yang tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel terkait keberadaan klub-klub di permukiman Tepi Barat.
Langkah hukum ini diambil setelah PFA menilai seluruh jalur internal di FIFA telah ditempuh tanpa hasil yang memuaskan. Sengketa tersebut telah berlangsung lebih dari satu dekade dan menjadi salah satu isu paling sensitif dalam tata kelola sepak bola internasional.
Susan Shalabi Wakil Presiden PFA menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum internasional.
“Setelah semua jalur di FIFA kami tempuh, kami akan tetap mengikuti aturan dan mengajukan banding karena keputusan ini sangat tidak adil,” ujar Shalabi usai Kongres Konfederasi Sepak Bola Asia di Vancouver.
Ia menambahkan bahwa Dewan FIFA dinilai gagal mengambil keputusan substantif meski telah membahas isu tersebut selama 15 tahun.
“Satu-satunya langkah yang tersisa adalah membawa kasus ini ke CAS. Kami akan melalui seluruh proses hingga keadilan tercapai,” tegasnya dilansir dari Reuters pada Rabu (29/4/2026).
Menurut Shalabi, banding tersebut telah diajukan secara resmi pada 20 April 2026. Hingga kini, CAS belum memberikan pernyataan publik terkait perkara tersebut, sementara FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Israel juga belum memberikan tanggapan.
Sebelumnya, FIFA menyatakan tidak akan mengambil tindakan terhadap Israel dengan alasan status hukum Tepi Barat dalam hukum internasional masih belum terselesaikan.
Namun, PFA berpendapat bahwa klub-klub yang berbasis di wilayah tersebut tidak seharusnya berkompetisi dalam liga yang dikelola Israel.
Selain sengketa hukum, ketegangan menjelang Kongres FIFA juga dipicu persoalan administratif. PFA mengungkapkan sejumlah delegasinya mengalami kendala visa untuk menghadiri agenda internasional di Kanada.
Shalabi menyebut dirinya dapat memperoleh izin perjalanan elektronik dengan cepat karena menggunakan paspor asing. Namun, sejumlah pejabat penting PFA, termasuk presiden, sekretaris jenderal, serta Gonzalo Boye penasihat hukum, sempat mengalami hambatan dalam proses pengurusan visa.
“Visa baru diterbitkan setelah adanya tekanan di tingkat politik, sosial, dan media,” ujarnya.
Meski sebagian delegasi akhirnya mendapatkan izin, presiden PFA dilaporkan terlambat bergabung, sementara Gonzalo Boye dipastikan tidak dapat hadir karena visanya belum diterbitkan. (saf/ipg)
