Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pemberian sejumlah subsidi bagi industri plastik. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga harga plastik di tengah menipisnya pasokan nafta imbas eskalasi perang di Timur Tengah.
Nafta adalah cairan hasil penyulingan minyak bumi yang diproses menjadi bahan baku seperti etilena dan propilena, lalu diproses menjadi biji plastik, yang merupakan bahan baku dalam produksi berbagai produk plastik jadi.
"Untuk ini [kenaikan harga plastik], insyaallah kita berupaya untuk mencarikan solusi karena memang pada prinsipnya ini kan tergantung daripada bahan nafta itu tadi ya yang memengaruhi harga dari plastiknya," ungkap Dyah Roro di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (28/4/2026).
Dirinya menjelaskan opsi untuk pemberian subsidi bagi para pelaku industri bahan kimia tersebut saat ini dikaji lebih lanjut bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah komando Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dyah Roro mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap harga-harga barang secara keseluruhan hingga menjaga keberlanjutan dari industri plastik nasional yang masih waswas akan menipisnya bahan baku.
"Kalau tidak salah beberapa waktu lalu, ini sedang dibahas oleh Bapak Menko Perekonomian untuk potensi memberikan skema subsidi untuk industri plastiknya itu sendiri sehingga ini bisa berdampak positif terhadap harga secara keseluruhan," ungkapnya.
Baca Juga
- Daftar Bahan Baku Plastik yang Bebas Bea Impor 6 Bulan ke Depan
- Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG Industri Bahan Kimia dan Bahan Baku Plastik
- Harga Plastik Kian Menekan UMKM
Lebih lanjut, Dyah Roro juga menegaskan pemerintah tengah mengupayakan langkah jangka panjang, dengan mengamankan nafta dari sumber-sumber alternatif yang tidak terpengaruh konflik geopolitik global secara langsung maupun tidak langsung.
Langkah tersebut, tutur dia, dilakukan pemerintah semata-mata dalam rangka untuk melindungi keberlangsungan industri petrokimia domestik agar dapat tetap menjalankan produksi di tengah volatilitas bahan baku maupun harga yang tak menentu.
"Jangka panjangnya, untuk pasarnya juga sedang kita coba nafta solusi agar kemudian bahan nafta yang dibutuhkan itu tadi untuk memproduksi plastik kita bisa mendapatkannya dari tempat lain yang tidak terpengaruh oleh kondisi geopolitik saat ini," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.
Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.
"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.
"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.
Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus bahan baku plastik ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.
