Menguji Klaim Cak Imin MBG Bikin Angka Kemiskinan Turun

Bisnis.com, JAKARTA — Klaim pemerintah bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi intervensi paling efektif menekan kemiskinan mulai diuji, menyusul temuan bahwa dampaknya terhadap ekonomi bersifat terbatas, tidak langsung, dan berpotensi menimbulkan distorsi di lapangan.

Pemerintah menempatkan MBG sebagai program prioritas dalam strategi pengentasan kemiskinan. Selain memperbaiki gizi, program ini disebut mendorong konsumsi rumah tangga, menyerap produk pangan lokal, dan membuka lapangan kerja.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut MBG sebagai salah satu program paling berdampak terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

“Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis,” ujarnya usai rapat evaluasi pengentasan kemiskinan di Jakarta, Senin (27/4/2026).  

Dia merujuk pada penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Jumlah penduduk miskin ekstrem turun dari 3,56 juta menjadi 2,2 juta orang.

Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan pengukuran kemiskinan maupun dampak ekonomi riil program.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai MBG tidak secara langsung tercermin dalam indikator kemiskinan yang berbasis konsumsi atau pengeluaran.

“Makan bergizi gratis itu tidak masuk dalam pengeluaran rumah tangga karena yang membayar negara,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026). 

Siswa menyantap MBG

Menurutnya, secara metodologis, MBG lebih tercatat sebagai belanja pemerintah, bukan peningkatan daya beli masyarakat miskin.

Selain itu, sasaran program dinilai tidak spesifik menyasar kelompok miskin ekstrem.

“Program ini diberikan ke anak sekolah, balita, ibu hamil, bukan spesifik ke orang miskin ekstrem,” katanya.

Dia menilai kelompok miskin ekstrem justru membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup dan meningkatkan kapasitas ekonomi.

“Orang miskin ekstrem butuh cash transfer, bukan makanan,” ujarnya.

Kritik juga muncul dari sisi distribusi manfaat. Nailul menilai terdapat ketimpangan dalam alokasi nilai ekonomi program.

“Penerima bantuan hanya Rp10.000 per hari, pemilik dapur bisa Rp6 juta per bulan. Timpang,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang melihat dampak negatif MBG terhadap pelaku usaha kecil.

Dia menyebut program tersebut berpotensi menggerus pendapatan pedagang tradisional akibat pergeseran konsumsi ke skema distribusi terpusat.

“Pedagang di pasar pelanggannya turun karena semua ke MBG. Yang untung supplier besar,” ujarnya.

Aktivitas di pasar

Agus menilai program tersebut belum dirancang dengan mempertimbangkan ekosistem ekonomi lokal. Dia juga menyoroti dampak terhadap pelaku usaha kecil seperti pengelola kantin sekolah yang kehilangan pasar.

“Yang kaya supplier-nya, bukan pedagang. Yang ngelola kantin sekarang menganggur,” katanya

Menurutnya, pendekatan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif tetap terletak pada penciptaan lapangan kerja.

“Orang dengan pekerjaan bisa hidup dan kasih makan keluarganya,” katanya.

Baru Berdampak dalam 6 Tahun

Di sisi lain, kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan dampak MBG terhadap ekonomi bersifat jangka panjang dan relatif kecil.

Berdasarkan simulasi model overlapping generations, dampak terhadap produktivitas tenaga kerja baru mulai terlihat dalam dua hingga enam tahun setelah implementasi.

Produktivitas meningkat sekitar 0,2% melalui kanal kesehatan dalam dua tahun, dan 0,5% melalui pendidikan dalam enam tahun.

Secara makro, dampak terhadap produk domestik bruto hanya mencapai puncak sekitar 0,15%–0,17% pada awal 2040-an sebelum kembali menurun.

Konsumsi rumah tangga menjadi kanal utama manfaat yang paling persisten, meski peningkatannya relatif kecil dalam jangka panjang.

Namun, distribusi manfaat tersebut tidak merata. Kenaikan konsumsi justru lebih besar dinikmati kelompok menengah dan atas, bahkan paling tinggi pada kelompok 1% terkaya.

Sementara itu, kelompok miskin tetap mengalami peningkatan, tetapi dalam skala lebih kecil karena manfaat lebih banyak terinternalisasi dalam bentuk perbaikan gizi.

Indef menyimpulkan MBG lebih tepat diposisikan sebagai investasi modal manusia jangka panjang, bukan instrumen pertumbuhan ekonomi cepat.

“Dampak makroekonomi positif, tetapi kecil dan transisional,” demikian hasil kajian tersebut.

Ilustrasi ekonomi di perkotaan

Dalam jangka panjang, program ini dinilai tidak mengubah keseimbangan fiskal maupun indikator moneter secara signifikan, selama pembiayaan tetap dijaga.

Meski demikian, efektivitas program sangat bergantung pada desain kebijakan. Indef merekomendasikan penajaman sasaran penerima manfaat, integrasi dengan kebijakan pendidikan dan pasar kerja, serta evaluasi berbasis outcome jangka panjang.

Tanpa integrasi tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia berisiko tidak terkonversi menjadi produktivitas dan pendapatan.

Situasi ini menunjukkan bahwa MBG memang memberikan manfaat, tetapi bukan tanpa batas.

Di satu sisi, program ini berpotensi memperbaiki kualitas generasi mendatang. Di sisi lain, dampaknya terhadap kemiskinan saat ini dan struktur ekonomi masih terbatas.

Ketika klaim keberhasilan diarahkan pada indikator jangka pendek, risiko salah tafsir terhadap efektivitas kebijakan menjadi semakin besar.