JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan pejabat publik sejatinya bukan sekadar komentar biasa.
Setiap ucapan yang keluar dari mulut penyelenggara negara kerap dipandang sebagai cerminan arah kebijakan, sikap pemerintah, hingga sinyal atas keputusan yang akan diambil.
Karena itu, respons publik turut mengikuti setiap kata yang dilontarkan.
Tidak jarang, masyarakat bisa menafsirkan berbeda jika pernyataan menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan polemik.
Terbaru, sorotan itu tertuju pada ucapan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyampaikan wacana ingin memajaki Selat Malaka.
Baca juga: Kala Negara Tetangga Teriak Usai Purbaya Berseloroh Pajaki Selat Malaka...
Sebelum Purbaya, pernyataan beberapa pejabat juga menimbulkan tafsir lain.
Pada tahun lalu misalnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan bahwa tidak ada perkosaan massal pada Mei 1998.
Begitu juga pernyataan yang dilontarkan sejumlah anggota DPR RI, yang memicu dampak besar pada Agustus 2025.
Pengamat Komunikasi Politik Kunto Adi Wibowo menduga, ucapan-ucapan itu berpotensi terjadi karena komunikasi antarlembaga di pemerintahan belum terkoordinasi.
Jika itu menjadi masalah utama, ia menyarankan agar pejabat memperbaiki dan menyepakati tujuan berbicara sebelum melemparkan sejumlah pernyataan kepada publik.
"Tujuannya dulu disepakati, pejabat-pejabat ngomong ini untuk apa, apakah untuk publik atau untuk dirinya, gitu," kata Kunto, kepada Kompas.com, Minggu (26/4/2026).
