JAKARTA, KOMPAS – Para penumpang kereta jarak jauh yang terdampak menyayangkan minimnya informasi dan ketidakpastian di stasiun-stasiun. Mereka dihadapkan pada opsi menanti berjam-jam atau membatalkan perjalanannya. KAI diharapkan memiliki perencanaan darurat ketika timbul kejadian tak terduga.
Imbas kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik (KRL) relasi Kampung Bandan-Cikarang, para penumpang di Jawa pun terdampak. Mereka menanti tanpa kepastian, dengan informasi yang minim di stasiun.
Pingkan Dundu (56), misalnya, telah mengantongi tiket KA Progo relasi Pasar Senen-Lempuyangan Yogyakarta pada Selasa (28/4/2026) pukul 23.20 WIB. Sesampainya di stasiun, ia terkejut dengan banyaknya penumpang yang menumpuk di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
“Sampai di sana (stasiun), suami yang mengantar kaget karena sudah tengah malam begini kok banyak sekali penumpang. Mereka duduk-duduk, ada juga yang berseliweran. Banyak sekali orang, menumpuk di satu tempat, sudah seperti mau Lebaran,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Seperti para penumpang lainnya, Pingkan tidak mendapat kepastian kapan KA Progo dapat mulai berjalan. Sebab, penumpang-penumpang dengan keberangkatan lebih awal telah menanti lama, bahkan hingga 6-7 jam. Setelah mencari informasi dengan bertanya pada sejumlah petugas dan penumpang lain, ia memperkirakan bahwa keberangkatannya sekitar 15 jam setelah jadwal keberangkatan awal. Itu pun masih belum dapat dipastikan.
Pingkan pun mendapat tawaran untuk menerima pengembalian dana penuh (refund) atau penjadwalan ulang dengan pengajuan maksimal satu jam sebelum keberangkatan. Setelah mempertimbangkan, Pingkan pun mengajukan pengembalian dana penuh yang dananya telah diterima pagi ini.
“Kalau ada pengumuman yang jelas, kami (penumpang) pasti memahami dengan kondisi yang ada. Masalahnya bukan soal uang pengembalian, tetapi informasi yang pasti. Karena tanpa kepastian begini, akhirnya jadwal perjalanan di tempat tujuan juga batal,” ujar Pingkan.
Pada mulanya, Pingkan berencana untuk pergi ke Yogyakarta lantas melanjutkan perjalanan menggunakan mobil travel yang telah dipesan, guna menjenguk anaknya yang sakit di Salatiga, Jawa Tengah. Namun, ia memutuskan untuk membatalkan rencananya, lalu memilih berangkat pada Kamis (30/4/2026) atau Jumat (1/5/2026).
Ketika mencari-cari informasi di stasiun, ia berkenalan dengan penumpang KA Progo lain bernama Abigail (18). Ia asal Sumba, Nusa Tenggara Timur yang baru pertama kali menjejakkan kaki di Jakarta. Dengan kondisi tanpa kepastian, Abigail akhirnya memilih menggunakan bus sebagai moda transportasi lain untuk pergi ke Salatiga, Jawa Tengah.
“Kami sesalkan karena kurang informasi. Enggak ada penanganan untuk penumpang (di stasiun),” ucap Pingkan.
Ia memaklumi bahwa kondisi kacau terimbas kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL relasi Kampung Bandan-Cikarang. Namun, semestinya KAI menyiagakan para petugas untuk memberikan informasi bagi para penumpang, serta memberikan informasi tertulis di sejumlah sudut. Hal ini amat membantu para penumpang yang membutuhkan informasi, alih-alih harus mengumpulkan informasi secara mandiri.
Tak hanya itu, Pingkan menilai, semestinya KAI memiliki perencanaan darurat ketika hal-hal tidak terduga terjadi. Penumpukan penumpang bisa dicegah ketika KAI menyediakan bus-bus pengumpan yang dapat mengantarkan hingga titik tertentu. Dalam konteks ini, bus dapat mengantar hingga ke Stasiun Karawang, misalnya, agar perjalanan penumpang tetap berlanjut, tanpa harus batal dan menjadwalkan kembali rencana-rencananya.
“Tanpa kepastian, penumpang-penumpang yang sudah di stasiun harus menunggu. Mau istirahat juga enggak bisa, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk beli makanan. Selain rugi dari sisi ekonomi, kondisi fisik dan mental terpengaruh,” ujar Pingkan.
Berdasarkan data terakhir KAI pada Rabu (29/4/2026) pukul 13.08 WIB, korban meninggal dunia bertambah menjadi 16 orang. Sebanyak 91 korban luka-luka dengan 43 korban di antaranya telah diizinkan pulang.
Pada hari yang sama, KAI mengumumkan bahwa Stasiun Bekasi Timur telah melayani kembali penumpang KRL. Hal ini sesuai hasil uji coba operasional yang telah dilaksanakan dan dinilai berjalan sesuai rencana. Setelah berbagai tahap uji coba tersebut, perjalanan KRL pada lintas Bekasi-Cikarang mulai kembali beroperasi pukul 14.00.
“KAI berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap operasional. Pembukaan kembali layanan di Stasiun Bekasi Timur dilakukan setelah dipastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi,” tutur Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.
Dalam konferensi pers pada Rabu (29/4/2026) pagi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan bahwa jalur hilir telah dibuka mulai 01.30 WIB pada Selasa (28/4/2026). Alhasil, jalur itu sudah bisa dilewati beberapa KA jarak jauh.
“Untuk jalur hulu setelah bebas dari puing-puing, kami pastikan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga memastikan keselamatan pemakai jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh, walau kami masih membatasi kecepatan pada 30 kilometer per jam di stasiun ini,” tuturnya.
Dengan investigasi yang masih berlangsung, KAI akan mematuhi seluruh rekomendasi KNKT. Pihaknya juga berkomitmen untuk tidak membedakan-bedakan aspek keselamatan berdasarkan gender. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan yang setara. Selama ini, gerbong perempuan diletakkan pada posisi tertentu demi memudahkan akses mereka dan mencegah kasus pelecehan seksual.
“Sekali lagi saya sampaikan, bagi kami KAI, keselamatan itu nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pengguna jasa laki-laki atau perempuan,” ujar Bobby.
Ketika ditanya soal pelintasan sebidang yang menjadi salah satu pemicu kecelakaan, KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan penertiban secara ketat. Namun, upaya ini tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat.
Pertama, masyarakat dilarang membuat pelintasan liar. Ketika membuat pelintasan ini, maka berisiko menghalangi jarak pandang (visibility) masinis. Kedua, pelintasan resmi selalu dipasang sensor pada palang atau portalnya. Ketiga, jika ada pelintasan yang sudah dijaga dan dipasang alat, masyarakat jangan melanggar lagi. Masyarakat harus tertib mengikuti arahan petugas penjaga pelintasan.
“Yang kami sudah tutup itu karena tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan. Mohon jangan dibuka lagi. Untuk keselamatan, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kita lihat, sedikit saja aspek keselamatan terganggu, sedemikian banyak korban berjatuhan,” tutur Bobby.
Sekalipun harus berhadapan dengan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap menguasai pelintasan liar, maka KAI tak segan untuk menutup pelintasan sebidang itu. “Apakah menutup itu (harus) dengan jalur hukum, maka kami akan tempuh,” ujarnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, KAI dan Kemenhub akan langsung membenahi dan melakukan aksi-aksi penting untuk menangani pelintasan. Hal itu mencakup pelintasan terdaftar atau resmi tetapi tidak dilengkapi peralatan dan penjagaan.
Tragedi ini bermula dari mogoknya sebuah taksi listrik, Green SM Indonesia yang berhenti di tengah rel di pelintasan sebidang jalur pelintasan langsung (JPL) 85 Ampera. Peristiwa terjadi sekitar 35 menit sebelum tabrakan utama di area Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat pada Senin (27/4/2026).
Kendaraan ini kemudian tertemper KRL CRRC, rangkaian KRL baru di Jabodetabek buatan China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Qingdao Sifang relasi Cikarang-Jakarta atau PLB 5181 sekitar pukul 20.52 WIB.
Green SM Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di jasa taksi daring berbasis mobil listrik. Perusahaan ini merupakan bagian dari Green and Smart Mobility (GSM), perusahaan yang didirikan oleh pengusaha Vietnam. Perusahaan ini pertama kali berkembang di Vietnam, lalu berekspansi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mulai 2024.
Pada Selasa (28/4/2026), Kemenhub memanggil manajemen Green SM Indonesia guna mendalami keterlibatan taksi dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di emplasemen Stasiun Bekasi Timur. Aspek perizinan, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum akan dicek sebagai bagian investigasi.
Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan, pihaknya mulai menginvestigasi taksi Green SM Indonesia yang terlibat kecelakaan, khususnya asal taksi tersebut ditempatkan. Seluruh aspek akan dicek, antara lain operasional, teknis, dan sumber daya manusia.
“Kami ingin memastikan betul bagaimana perusahaan tersebut memberi layanan pada publik apakah mewakili kaidah-kaidah keselamatan atau operasional sebagai perusahaan taksi yang beroperasi untuk umum. Kami tidak akan segan menindak, apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran cukup serius,” tutur Dudy.
