Kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan akan adanya evaluasi menyeluruh berkaitan dengan sistem keselamatan perkeretaapian terkait kecelakaan tersebut.
“Keselamatan itu kan memang adalah hal yang paling utama, selain meningkatkan kenyamanan,” kata Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4).
Sementara itu, pemerintah memastikan telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 4 triliun untuk menata ulang sekitar 1.800 perlintasan kereta api di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria mengungkapkan, sumber dana yang akan digelontorkan untuk rencana tersebut, terutama berasal dari APBN.
“Itu dari pemerintah, dari kami juga ada budget juga tapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang perasarana itu menjadi dari pemerintah juga,” kata Dony di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Pada kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan dana tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama,” kata Airlangga di kantornya, Selasa (28/4).
Dony mengatakan, pada 2026 Presiden telah menargetkan 1.800 perlintasan kereta yang akan diperbaiki. Ia mengatakan, 1.800 perlintasan kereta itu diharuskan memiliki pintu.
“Apalagi dengan kejadian ini kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi masal kita. Dan itu bapak presiden menyampaikan akan ada tambahan untuk keseluruhan dari proses keamanan, dan juga kita akan evaluasi,” kata Dony.
Pemerintah juga memastikan akan melakukan evaluasi dari sisi manajemen."Kita tunggu hasil dari pada KNKT itu akan kita jadikan sebagai bahan untuk evaluasi daripada menajemen kita,” kata dia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi sebelumnya mengaku telah menerima laporan bahwa insiden tabrakan kereta api di Bekasi bermula dari kecelakaan di perlintasan sebidang dengan tingkat lalu lintas yang padat.
"Presiden minta untuk segera dilakukan langkah-langkah solusi untuk memastikan ke depan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.
Prabowo sebelumnya telah memerintahkan langkah-langkah investigasi secara menyeluruh guna mengungkap penyebab kejadian. Pemerintah menyerahkan proses investigasi kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya menyiapkan langkah antisipatif agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia menyoroti secara umum masih banyak lintasan kereta api yang tidak dijaga, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
Menurut Prabowo, Pemerintah Daerah (Pemda) Bekasi sebelumnya telah mengusulkan pembangunan flyover di sejumlah titik perlintasan. Ia telah menyetujui pembangunan flyover mengingat tingginya kepadatan wilayah dan kebutuhan transportasi kereta api.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan serupa di Pulau Jawa yang sebagian besar sudah ada sejak era kolonial dan belum diperbaiki secara menyeluruh. Pemerintah kini berkomitmen untuk menuntaskan persoalan tersebut melalui pembangunan pos jaga maupun flyover.
“Pemerintah perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun demi keselamatan. Karena ini sangat penting, kita sangat perlu kereta api, maka kita harus keluarkan (anggaran) itu,” dalam konferensi pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.
