Kapoksi PDIP Komisi VI DPR Mufti Anam menyoroti kecelakaan kereta api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Mufti Anam mendesak investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab dan langkah keselamatan pengguna kereta ke depannya.
"Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita. Transportasi yang selama ini kita banggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar yang seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini," kata Mufti kepada wartawan, Rabu (22/4/2026).
Mufti mendengar jika KA Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan KRL di depannya sehingga berujung kecelakaan. Mufti menyoroti sistem pengamanan berlapis yang belum diterapkan di Indonesia.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error," ujar Mufti.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia," tambahnya.
Mufti mengatakan selama ini pemerintah banyak memberikan berbagai fasilitas menguntungkan ke KAI. Legislator tersebut mengaku kecewa KAI karena dinilai gagal melindungi nyawa rakyat.
"KAI selama ini menikmati posisi yang sangat kuat bahkan cenderung monopolistik di sektor transportasi rel. Negara memberikan berbagai fasilitas; penyertaan modal negara (PMN), subsidi public service obligation (PSO), penugasan proyek strategis, hingga perlindungan regulasi sehingga kompetitor nyaris tidak ada. Kami kecewa, KAI sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," ucap Mufti.
Mufti mengatakan sejak lama mengingatkan investasi terlalu berat ke infrastruktur fisik, rel, stasiun hingga kereta baru. Namun, lanjutnya, sistem keselamatan berbasis teknologi dan manajemen risiko justru belum berjalan beriringan.
"Yang juga sangat memprihatinkan, korban kecelakaan ini semuanya perempuan. Bagaimana desain keselamatan kita? Standar desain rangkaian kereta harus mempertimbangkan crash safety, bukan hanya kapasitas dan kenyamanan. Keselamatan jangan setengah-setengah. Tidak cukup hanya melindungi dari kejahatan sosial, tapi juga dari risiko kecelakaan," ungkapnya.
(dwr/rfs)
