Para pemimpin negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kompak menolak pungutan tarif apa pun terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. GCC menyerukan navigasi yang aman dan bebas di jalur perairan strategis tersebut.
Pelayaran melalui Selat Hormuz sangat terganggu sejak perang berkecamuk antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada 28 Februari lalu.
Langkah Teheran membatasi aktivitas perlintasan di jalur perairan vital tersebut telah mengguncang pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan kerusakan ekonomi yang berkepanjangan.
Selat Hormuz yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia itu menjadi salah satu fokus perselisihan terbaru antara Iran dan AS. Untuk merespons Teheran, militer Washington memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Iran justru semakin memperketat cengkeramannya terhadap Selat Hormuz, dengan memerintahkan kapal-kapal untuk mengatur pembayaran di muka untuk tarif Selat Hormuz, dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan membayar dengan mata uang kripto atau mata uang China, Yuan.
Dalam pertemuan konsultatif di Jeddah, Arab Saudi, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (29/4/2026), para pemimpin negara anggota GCC menegaskan penolakan terhadap pungutan tarif di Selat Hormuz.
Para pemimpin negara Teluk, sebut Sekretaris Jenderal GCC Jasem Mohamed Albudaiwi, juga menolak penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Mereka menyebut langkah Teheran tersebut sebagai tindakan "ilegal".
Albudaiwi menambahkan bahwa pemimpin negara-negara Teluk memerintahkan langkah cepat untuk membangun jalur pipa minyak dan gas bersama, juga membangun sistem peringatan dini untuk menangkal rudal balistik di kawasan tersebut.
(nvc/ita)
