Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 130 triliun yang diumumkan pemerintah belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar terkait kualitas belanja negara.
Direktur Riset Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menilai pendekatan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah masih berfokus pada nominal, bukan pada perbaikan struktur belanja.
“Namun pertanyaan, bukan hanya berapa besar anggaran yang dipangkas, pertanyaan yang lebih mendasar adalah pos belanja mana yang dipangkas, pos mana yang dilindungi, dan apa konsekuensinya terhadap kualitas belanja publik,” ujarnya dalam diskusi publik, Rabu (29/4).
Ia mencontohkan, sejumlah program prioritas pemerintah yang sebenarnya tidak efisien, justru tidak terdampak signifikan oleh kebijakan efisiensi tersebut. “Kita tahu program MBG misalnya hanya dipotong 6%, KDMP sama sekali nggak tersentuh dalam konteks efisiensi itu,” jelasnya.
Di sisi lain, transfer ke daerah dan dana desa justru menghadapi tekanan, yang dinilai berpotensi melemahkan kapasitas fiskal di tingkat daerah.
“Yang ini dapat dipersepsikan ya, bahwa sebenarnya upaya efisiensi itu tidak pada bagian yang paling penting yang harusnya diefisiensikan,” katanya.
Menurut dia, kredibilitas kebijakan efisiensi sebenarnya sangat ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam mengevaluasi program-program yang dinilai tidak efektif.
“Kredibilitas efisiensi harus mencakup evaluasi dalam program-program yang dianggap paling tidak efisien. Sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap belanja itu benar-benar memberikan manfaat,” kata dia.
Pemerintah pada akhir bulan lalu mengumumkan merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.
“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun,” ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan bahwa pengalihan anggaran difokuskan dari belanja yang kurang prioritas menuju program-program strategis.
Sejumlah pos yang menjadi sasaran efisiensi antara lain perjalanan dinas, kegiatan rapat, belanja non-operasional, serta kegiatan seremonial.
