REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat kebutuhan ahli gizi meningkat tajam seiring ekspansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kondisi ini menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak lebih luas.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan setiap SPPG wajib memiliki tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas dan komposisi makanan yang disajikan sesuai standar serta memberdayakan potensi lokal. “Setiap SPPG harus ada ahli gizi, karena yang kita tetapkan itu bukan menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Jadi, harus ada yang meramu sesuai potensi lokal,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Baca Juga
BGN Sebut Kepala SPPG Langgar Prosedur MBG Bisa Dipidana
Balita di Cianjur Meninggal Usai Diduga Keracunan, BGN Yakin Bukan karena MBG
Presiden Prabowo Sebut MBG Bukti Kehadiran Negara bagi Rakyat
Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai puluhan ribu unit, kata dia, kebutuhan tenaga gizi turut melonjak signifikan. Setiap unit membutuhkan setidaknya satu tenaga ahli, belum termasuk tim pendukung lain di bidang pengolahan pangan dan pengawasan kualitas.
Hal tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja di sektor kesehatan dan pangan, lanjut dia, mengingat sebelumnya profesi ahli gizi kurang diminati dan kini justru menjadi salah satu yang paling dicari. “Program studi gizi dulu tidak terlalu diminati, tetapi sekarang justru menjadi yang paling laku karena kebutuhan di lapangan sangat besar,” katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Tidak hanya lulusan gizi murni, kata dia, BGN juga membuka ruang bagi tenaga dengan latar belakang lain yang relevan, seperti kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pengolahan makanan, hingga keamanan pangan.
Hal tersebut untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menjaga kualitas layanan di setiap SPPG. Lonjakan kebutuhan tenaga ahli gizi ini, menurutnya, juga membuktikan Program MBG tidak hanya memberikan dampak pada sektor ekonomi dan kesehatan, tetapi juga pendidikan.
Menurut Dadan, keberadaan tenaga ahli gizi menjadi kunci dalam keberhasilan Program MBG, terutama karena pendekatan yang digunakan berbasis potensi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik bahan pangan dan pola konsumsi yang berbeda, sehingga dibutuhkan peran ahli untuk menyusun menu yang tepat dan seimbang.
Selain membuka peluang kerja baru, kata dia, lonjakan kebutuhan SDM ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dan kapasitas pendidikan di bidang gizi dan pangan. Program MBG dinilai dapat menjadi momentum kebangkitan sektor pendidikan vokasi dan profesi di bidang tersebut.
