Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah menyoroti keterbatasan anggaran yang dimiliki lembaganya di tengah besarnya tugas pengamanan wilayah perairan Indonesia. Ia menilai dukungan pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, menjadi krusial untuk memperkuat kapasitas Bakamla ke depan.
Menurut Irvansyah, tantangan yang dihadapi Bakamla tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia saat ini. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang luas dan kompleks, kebutuhan armada serta operasional menjadi sangat mendesak untuk ditingkatkan.
“Anggarannya kecil, anggaranya kecil tapi tugasnya besar, jadi perlu dukungan dari Menteri Keuangan,” ujar Irvansyah kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Rabu (29/4).
Ia mengungkapkan, Bakamla telah menyusun proyeksi kebutuhan armada hingga 2045, sejalan dengan visi Indonesia Emas. Dalam perhitungan tersebut, Indonesia dinilai idealnya memiliki ratusan kapal patroli untuk memastikan pengawasan laut berjalan optimal.
“Kan saya itu sudah ngitung sampai 2045 Indonesia Emas harusnya punya 274 kapal,” katanya.
Namun, kondisi saat ini masih jauh dari target tersebut. Jumlah kapal yang dimiliki Bakamla masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan ideal yang telah dihitung.
“Dari target 274 kapal saat ini ada 10,” lanjutnya.
Kesenjangan antara kebutuhan dan realisasi ini mencerminkan tantangan besar dalam memperkuat sistem keamanan laut nasional. Minimnya armada berpotensi menghambat efektivitas pengawasan, termasuk dalam mencegah berbagai aktivitas ilegal di perairan Indonesia seperti penyelundupan dan pelanggaran batas wilayah.
Irvansyah berharap ke depan ada peningkatan dukungan anggaran agar Bakamla dapat memperluas armada dan memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
