Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan pelibatan masyarakat dalam program revitalisasi satuan pendidikan mempercepat perubahan sekolah di Provinsi Gorontalo.
Di provinsi itu, program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya menghadirkan bangunan sekolah yang lebih nyaman dan ASRI, namun juga menggerakkan partisipasi masyarakat dan ekonomi lokal.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu meresmikan revitalisasi 30 satuan pendidikan dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga menengah di provinsi tersebut.
Ia menegaskan revitalisasi sekolah merupakan langkah cepat pemerintah dalam menjawab persoalan klasik dunia pendidikan, yakni kondisi sarana prasarana yang belum memadai.
“Banyak sekolah yang kondisinya belum tersentuh perbaikan sejak lama. Cat yang memudar, atap bocor, toilet bau, hingga ruang belajar yang tidak layak. Ini yang sedang kami ubah secara bertahap dan masif,” ujarnya.
Program ini, kata Atip, merupakan bagian prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui agenda pembangunan sumber daya manusia.
Pihaknya memandang kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi fisik sekolah yang aman dan nyaman.
Pada kesempatan itu, Atip juga menyampaikan perbedaan program tersebut bukan hanya pada skalanya, melainkan pendekatan pelaksanaannya.
Melalui skema swakelola, lanjutnya, sekolah diberikan peran langsung dalam mengelola proses revitalisasi.
Ia menambahkan kepala sekolah menjadi penanggung jawab, sementara masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengadaan material hingga pengerjaan.
Pendekatan ini, kata dia, dinilai tidak hanya mempercepat pembangunan, namun juga menumbuhkan rasa memiliki.
“Ketika sekolah dan masyarakat terlibat langsung, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga hasilnya,” kata Atip.
Di Provinsi Gorontalo, revitalisasi juga menyasar wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang membutuhkan penanganan cepat sehingga pemerintah menargetkan ribuan satuan pendidikan dapat diperbaiki pada tahun 2026, dengan dukungan tambahan yang terus diupayakan.
Atip menambahkan jika pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dengan masyarakat didorong untuk melaporkan kondisi sekolah yang rusak atau belum tersentuh program, bahkan turut berkontribusi dalam pemenuhan fasilitas tambahan.
Baca juga: Wamendikdasmen tinjau kesiapan murid ikuti TKA SD di Surabaya
Di provinsi itu, program revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya menghadirkan bangunan sekolah yang lebih nyaman dan ASRI, namun juga menggerakkan partisipasi masyarakat dan ekonomi lokal.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Rabu meresmikan revitalisasi 30 satuan pendidikan dari berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga menengah di provinsi tersebut.
Ia menegaskan revitalisasi sekolah merupakan langkah cepat pemerintah dalam menjawab persoalan klasik dunia pendidikan, yakni kondisi sarana prasarana yang belum memadai.
“Banyak sekolah yang kondisinya belum tersentuh perbaikan sejak lama. Cat yang memudar, atap bocor, toilet bau, hingga ruang belajar yang tidak layak. Ini yang sedang kami ubah secara bertahap dan masif,” ujarnya.
Program ini, kata Atip, merupakan bagian prioritas nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui agenda pembangunan sumber daya manusia.
Pihaknya memandang kualitas pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kondisi fisik sekolah yang aman dan nyaman.
Pada kesempatan itu, Atip juga menyampaikan perbedaan program tersebut bukan hanya pada skalanya, melainkan pendekatan pelaksanaannya.
Melalui skema swakelola, lanjutnya, sekolah diberikan peran langsung dalam mengelola proses revitalisasi.
Ia menambahkan kepala sekolah menjadi penanggung jawab, sementara masyarakat sekitar dilibatkan dalam pengadaan material hingga pengerjaan.
Pendekatan ini, kata dia, dinilai tidak hanya mempercepat pembangunan, namun juga menumbuhkan rasa memiliki.
“Ketika sekolah dan masyarakat terlibat langsung, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga hasilnya,” kata Atip.
Di Provinsi Gorontalo, revitalisasi juga menyasar wilayah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah yang membutuhkan penanganan cepat sehingga pemerintah menargetkan ribuan satuan pendidikan dapat diperbaiki pada tahun 2026, dengan dukungan tambahan yang terus diupayakan.
Atip menambahkan jika pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik dengan masyarakat didorong untuk melaporkan kondisi sekolah yang rusak atau belum tersentuh program, bahkan turut berkontribusi dalam pemenuhan fasilitas tambahan.
Baca juga: Wamendikdasmen tinjau kesiapan murid ikuti TKA SD di Surabaya
