Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Hubungan Internasional, Connie Rahakundini Bakrie menegaskan bahwa kedaulatan udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang tidak dapat ditawar. Dia menjelaskan, dalam doktrin hukum udara internasional, prinsip utama tertanam kuat dalam Convention on International Civil Aviation atau Konvensi Chicago.
"Pasal 1 konvensi tersebut menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya," kata Connie yang hadir daring dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Advertisement
Connie menambahkan, berbeda dengan laut yang mengenal prinsip mare liberum, ruang udara bersifat tertutup.
"Tidak ada hak lintas damai otomatis bagi pesawat militer asing. Setiap akses militer asing harus melalui izin eksplisit dari negara berdaulat,” jelas Connie.
Connie mengamini, pembahasan mengenai akses militer asing tengah menjadi sorotan publik sebab mengandung risiko serius. Dia menyebut, hal tersebut bukan sekadar soal penempatan kapal perang, tetapi juga upaya memperoleh akses yang lebih luas dan strategis.
"Pemberian blanket clearance (izin menyeluruh) kepada militer asing tanpa mekanisme evaluasi kasus per kasus berpotensi menimbulkan sejumlah ancaman. Pertama, membuka peluang bagi pesawat asing untuk melakukan pengumpulan intelijen secara rutin di wilayah kita. Kedua, memungkinkan pemetaan instalasi pertahanan dan infrastruktur strategis. Ketiga, meningkatkan risiko gangguan keamanan terhadap operasi militer nasional, termasuk dalam situasi darurat,” tegasnya.
Connie juga mengatakan, praktik tersebut secara perlahan dapat mengikis kedaulatan udara yang telah dijamin dalam Konvensi Chicago.
“Ini bukan sekadar kerja sama pertahanan. Ini bisa menjadi bentuk penguasaan strategis terselubung,” ujar dia.
