Pantau - Tragedi kecelakaan kereta di Bekasi yang menewaskan 15 orang jadi alarm keras. DPR RI mendesak pemerintah tak lagi lamban berkoordinasi, khususnya soal perlintasan sebidang yang rawan kecelakaan.
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, meminta Kementerian Dalam Negeri segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penguatan regulasi perlintasan sebidang.
Permintaan itu muncul usai kecelakaan maut di Bekasi Timur yang melibatkan taksi listrik, KRL Commuter Line, dan KA Argo Bromo Anggrek.
“Kementerian Dalam Negeri harus berkoordinasi dengan Kementrian Perhubungan terkait Permenhub 94 tahun 2018,” tegas Giri.
Ia mengingatkan, tanggung jawab perlintasan sebidang berada di pemerintah daerah sesuai status jalan.
Jalan provinsi menjadi kewenangan pemprov, sedangkan jalan kabupaten/kota menjadi tanggung jawab pemda setempat. Karena itu, Kemendagri diminta tidak tinggal diam.
DPR juga menekankan pentingnya langkah konkret di lapangan, termasuk penyediaan palang pintu dan regulasi yang jelas.
“Kemendagri harus mendorong pemda agar responsif. Jangan sampai perlintasan dibiarkan tanpa pengamanan,” ujarnya.
Menurutnya, tragedi Bekasi harus jadi pelajaran serius. Koordinasi lintas sektor dan gerak cepat dinilai mutlak agar kecelakaan serupa tidak kembali terjadi.
“Keselamatan publik harus jadi prioritas. Jangan tunggu korban berikutnya,” pungkasnya.
