Pemerintah menargetkan penurunan impor bensin nasional sebesar 10 persen melalui pelaksanaan groundbreaking 13 proyek hilirisasi strategis tahap II. Dua proyek utama dalam rangkaian ini adalah pembangunan fasilitas kilang gasoline yang berlokasi di Cilacap dan Dumai.
Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun guna memperkuat swasembada energi. "Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (29/4/2026).
Langkah substitusi impor juga dilakukan pada sektor gas melalui proyek pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim. Proyek ini diproyeksikan mampu menekan ketergantungan impor LPG nasional yang saat ini masih berada di angka 80 persen.
Pemerintah turut membangun infrastruktur pendukung berupa tangki operasional penyimpanan BBM di wilayah Palaran, Biak, dan Maumere. Selain itu, pengolahan minyak sawit di Sei Mangkei akan dikembangkan menjadi produk hilir oleofood serta biodiesel.
Pada sektor mineral, proyek yang dimulai meliputi manufaktur baja nirkarat di Morowali dan produksi slab baja karbon di Cilegon. Pengembangan ekosistem aspal Buton serta hilirisasi tembaga dan emas di Gresik juga menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.
Baca Juga: Ultimatum Prabowo ke Pengusaha: Keruk Kekayaan RI, Jangan Parkir Dana di Luar Negeri!
Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. "Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah," tegasnya mengenai arah kebijakan transformasi ekonomi berbasis industri tersebut.
Seluruh proyek ini diharapkan memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja di daerah operasional. Terlebih lagi, peningkatan nilai tambah sumber daya alam akan menjadi sumber baru bagi penerimaan negara.
