Deprecated: Pertanyaan Kecil untuk Rencana Besar Penataan Prodi Kemendikti

Di dunia IT, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh sysadmin (administrator system) mana pun.

Menghapus file tanpa backup.

Tidak peduli seberapa yakin Anda bahwa file itu tidak terpakai. Tidak peduli seberapa penuh hard disk-nya. Aturannya tetap satu: backup dulu, baru delete.

Karena pernah ada kisah tragis seorang sysadmin yang dengan penuh keyakinan menjalankan perintah rm -rf pada folder yang dianggap sampah. Ia baru menyadari kesalahannya dua jam kemudian, ketika seluruh sistem produksi tiba-tiba runtuh.

Folder itu ternyata adalah dependency dari sembilan layanan kritis sekaligus.

Saya tidak tahu apakah kisah ini sempat dibaca oleh tim perumus kebijakan di Kemendiktisaintek. Tapi rasanya kisah itu cukup relevan untuk dikaitkan dengan wacana yang disampaikan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan di Bali, 23 April 2026 lalu: program studi yang dinilai tidak relevan dengan industri akan dipilah, diseleksi, dan — kalau perlu — ditutup.

Dalam waktu tidak terlalu lama.

Datanya memang nyata dan tidak bisa dibantah.

Setiap tahun, kampus Indonesia meluluskan 1,9 juta sarjana. Dari angka itu, prodi keguruan menyumbang 490.000 wisudawan — sementara kebutuhan guru baru di lapangan hanya sekitar 20.000 orang per tahun. Sisanya? Resmi masuk antrian panjang pengangguran terdidik.

Kesenjangan ini memang seperti memory leak yang sudah menggerogoti sistem bertahun-tahun tanpa pernah di-patch.

Tapi di sinilah letak pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan.

Dalam ilmu Sistem Informasi, ada prinsip dasar yang namanya Root Cause Analysis. Sebelum Anda menutup modul yang error, Anda wajib menjawab satu pertanyaan lebih dulu: siapa yang mengizinkan modul ini berjalan tanpa validasi sejak awal?

Ratusan kampus membuka prodi keguruan selama bertahun-tahun. Mereka tidak melakukannya diam-diam di ruang gelap. Ada izin yang diterbitkan. Ada akreditasi yang diproses. Ada birokrasi yang menandatangani.

Lalu sekarang, ketika sistemnya overload, solusinya adalah menutup prodinya?

Anggota DPR Lalu Hadrian Irfani dari PKB menyebutnya dengan ringkas: "Bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya."

Ini bukan kritik. Ini hanya pertanyaan teknis yang menunggu jawaban.

Pemerintah menetapkan delapan industri strategis sebagai kompas baru pendidikan tinggi: energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Daftar yang sangat meyakinkan. Sangat layak diproyeksikan di layar besar simposium nasional.

Satu-satunya masalah kecil: Kepala BRIN Arif Satria sendiri mengutip survei LinkedIn yang menyatakan bahwa 60 persen kebutuhan skill akan berubah dalam lima tahun. Artinya, mahasiswa yang mendaftar tahun ini — yang kurikulumnya dirancang berdasarkan delapan industri "relevan" itu — kemungkinan besar akan lulus pada 2029 dengan ijazah yang sudah setengah kedaluwarsa.

Dalam dunia jaringan, ini kita sebut krisis Time-to-Live (TTL).

Sebuah paket data yang expire sebelum sampai ke tujuan tidak akan pernah berguna, tidak peduli seberapa presisi ia dikirimkan.

Ilmu Sosial Bukan Sampah. Ia Operating System-nya.

Kemendikti mencatat bahwa 60 persen prodi kita bergerak di rumpun ilmu sosial. Dan angka itu disorot sebagai indikasi oversupply yang perlu dipangkas.

Mari kita berhenti sejenak di sini.

Siapa yang menulis kebijakan publik yang bisa dibaca manusia? Lulusan ilmu hukum dan administrasi negara.

Siapa yang menjadi penengah ketika konflik agraria meledak di kawasan tambang?

Lulusan sosiologi dan komunikasi.

Siapa yang membangun literasi keuangan di komunitas pesisir yang belum pernah dengar kata fintech seumur hidup mereka?

Lulusan ekonomi yang paham konteks sosial.

Ilmu-ilmu ini bukan file .tmp yang aman untuk dihapus ketika storage penuh.

Mereka adalah operating system. Dan Anda tidak bisa menjalankan aplikasi industri sehebat apa pun di atas sistem yang OS-nya sudah diuninstall.

Pemerhati pendidikan Indra Charismiadji menyebutnya dengan sangat tepat: "Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh."

Di sini, dari bawah kaki Gamalama, ada realitas yang mungkin tidak cukup terlihat dari zoom level kebijakan nasional.

Maluku Utara adalah salah satu episentrum hilirisasi nikel Indonesia. Bukan klaim, ini data: 134 izin pertambangan aktif tersebar di seluruh kabupaten/kota (JATAM, 2025). Harita Nickel di Pulau Obi mempekerjakan sekitar 23.000 orang, 45 persennya warga Maluku Utara. PT Weda Bay Nickel di Halmahera mencatat 16.400 pekerja, 68 persen dari Maluku Utara.

Industri sebesar ini, ternyata, tidak bisa hidup hanya dari insinyur tambang.

Harita Nickel secara resmi membuka lowongan S1 Psikologi dan Ilmu Sosial Humaniora — untuk posisi HR Recruitment Specialist yang ditempatkan langsung di Obi, Maluku Utara. Karena bahkan tambang nikel pun butuh manusia yang bisa membaca manusia lain, bukan sekadar membaca instrumen bor.

Belum lagi kebutuhan mediator konflik sosial. Mongabay mencatat, sepanjang 2025, konflik antara perusahaan tambang dan komunitas lokal di Halmahera terus berulang — sengketa lahan, pencemaran sungai, hingga warga adat Maba Sangaji yang dikriminalisasi setelah menggelar ritual adat sebagai bentuk protes. Konflik-konflik ini membutuhkan orang-orang terlatih di bidang hukum, advokasi, dan komunikasi lintas budaya.

Dan di luar kawasan tambang, ada 912 koperasi desa yang sudah berdiri di Maluku Utara per Mei 2025, termasuk koperasi nelayan tuna fair trade di Kelurahan Jambula, Ternate — di mana para istri nelayan mengelola pencatatan, pembayaran, dan rantai pemasaran hasil laut. Koperasi-koperasi ini butuh pengelola yang paham manajemen, hukum koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas.

Siapa yang mencetak SDM itu?

Salah satunya adalah kampus-kampus seperti IAIN Ternate, dengan prodi Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam — yang justru sedang mengisi kekosongan yang tidak akan pernah terdeteksi oleh radar delapan industri strategis dari Jakarta.

Relevansi itu nyata. Hanya saja ia tidak selalu berbentuk seragam safety helmet dan rompi tambang.

Kemendiktisaintek sudah mengklarifikasi bahwa penutupan prodi adalah opsi terakhir, dan evaluasi akan mempertimbangkan pemerataan pembangunan daerah.

Kalimat itu adalah yang paling penting untuk sungguh-sungguh dijaga konsistensinya.

Karena di banyak sudut negeri ini, kampus bukan sekadar pencetak tenaga kerja industri. Ia adalah satu-satunya institusi yang hadir, yang membaca kebutuhan masyarakatnya dari dekat, dan yang tahu persis bahwa relevansi itu kontekstual — bukan seragam.

Jadi sebelum delete dieksekusi, pastikan dulu full system audit-nya selesai.

Jangan sampai sistem peradaban daerah ini runtuh hanya karena ada yang buru-buru menekan Enter.