Target pemerintah untuk menuntaskan persoalan sampah nasional dalam waktu dua hingga tiga tahun mendapat dukungan dari DPR RI.
Namun, di balik optimisme tersebut, parlemen juga mengingatkan adanya ancaman serius jika pengelolaan sampah tidak segera dibenahi secara menyeluruh.
Elpisina Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB menilai instruksi Prabowo Subianto Presiden menjadikan isu sampah sebagai prioritas nasional merupakan langkah tepat dan mendesak.
“Kami mendukung penuh arahan Presiden. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membenahi tata kelola lingkungan yang selama ini cenderung terabaikan,” ujar Elpisina di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari perubahan perilaku masyarakat hingga modernisasi sistem pengolahan.
“Masalah sampah ini bukan sekadar urusan kebersihan, tapi sudah menyangkut kesehatan publik dan keberlanjutan lingkungan. Kalau tidak ditangani serius, ini bisa menjadi bom waktu,” tegasnya.
Elpisina juga menyinggung sejumlah insiden yang terjadi akibat buruknya pengelolaan sampah, termasuk kasus longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang menelan korban jiwa. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi pelajaran penting agar tidak terulang.
Ia menambahkan, penanganan sampah yang buruk juga berdampak pada pemborosan anggaran negara. Biaya untuk menangani dampak lingkungan dan kesehatan dinilai jauh lebih besar dibandingkan investasi pada sistem pengelolaan yang modern.
“Lebih baik kita berinvestasi di awal untuk sistem yang baik, daripada terus menanggung kerugian akibat dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, Elpisina menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan tidak berhenti di level wacana.
“Kebijakan pusat harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di daerah. Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang modern dan efisien harus dipercepat,” jelasnya.
Selain infrastruktur, ia juga mendorong edukasi masif kepada masyarakat agar pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga.
“Pengendalian sampah harus dimulai dari sumbernya. Tapi pemerintah juga wajib hadir melalui regulasi yang tegas, fasilitas yang memadai, dan edukasi berkelanjutan,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi XII DPR RI akan mengawal ketat kebijakan ini agar target yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
“Kami di Komisi XII akan memastikan kebijakan ini berjalan dan tidak berhenti di atas kertas. Target ini harus terealisasi,” pungkasnya.(faz/ipg)
