BARU saja masyarakat di seluruh dunia merayakan Hari Bumi pada setiap 22 April. Setiap perayaan Hari Bumi, ada sebuah pertanyaan mengganjal di benak kita semua, apakah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) sudah berada di jalur yang benar?
Di Indonesia, saat ini pengelolaan SDA mengalami pergeseran ruang.
Sebelumya, pengelolaan SDA berada di ranah sipil, namun sejak akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengelolaan SDA mulai ditarik dari ranah sipil ke ranah militer.
Saat pengelolaan SDA masih berada di wilayah sipil, alam dipandang sebagai milik bersama. Konsekuensinya, kebijakan SDA harus dihasilkan melalui dialog multi-pihak yang demokratis.
Tapi ketika militerisme telah merasuki tata kelola SDA, alam dipandang hanya sebagai aset pertahanan negara.
Konsuekuensinya, hanya segelintir pihak di luar militer yang perlu terlibat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan SDA. Tak perlu dialog, yang diperlukan hanyalah melaksanakan perintah komando, begitu doktrin militerisme.
Baca juga: Ketika Kritik Tersenyum di Ruang Kekuasaan
Dominasi militerisme dalam pengelolaan SDA pernah terjadi di era Orde Baru. Sempat surut setelah Orde Baru ditumbangkan oleh gerakan protes masyarakat sipil.
Gejala militerisme dalam pengelolaan SDA muncul lagi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mega proyek food estate, yang kemudian justru terbukti gagal.
Pada 2020, Presiden Jokowi membuat kebijakan dan menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, menjadi leading sector pengembangan food estate.
Seperti lazimnya keterlibatan militer di ranah sipil, alasan kedaruratan menjadi pijakannya.
Pada era Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan militer dalam tata kelola SDA semakin menguat.
Pada Agustus 2025 lalu misalnya, Prabowo mengumumkan berdirinya 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu fungsi batalyon itu adalah mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional.
Seperti pada pidato pelantikannya menjadi Presiden Indonesia pada 2024, Prabowo Subianto mengungkapkan gagasannya tentang swasembada pangan dan energi.
Swasembada pangan akan berpijak pada pertanian skala besar. Sementara swasembada energi juga akan berpijak pada pengembangan energi skala besar berbasiskan biofuel, geothermal, dan batubara.
