Kemendukbangga Buka Layanan Aduan Daycare Bermasalah, Bisa lewat Kader PKK atau Bidan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji melakukan peninjauan di Lebak, Banten, Kamis (30/4/2026). (Sumber: Antara/Lintang Budiyanti Prameswari)

LEBAK, KOMPAS.TV - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuka layanan aduan untuk tempat penitipan anak (TPA) atau daycare bermasalah, melalui kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kader Keluarga Berencana (KB).

Menteri Dukbangga/Kepala BKKBN Wihaji menjelaskan, aduan bisa disampaikan melalui tim pendamping keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB.

Menurutnya, salah satu tugas utama para kader tersebut juga untuk melindungi keluarga berisiko stunting. 

"Kita juga menyiapkan aduan. Barangkali ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan. Kita memang punya program namanya Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), tetapi program tersebut syaratnya ketat, pengasuhnya harus punya sertifikat," jelasnya di sela kegiatan peninjauan keluarga risiko stunting di Lebak, Banten, Kamis (30/4/2026), seperti dikutip Antara.

Baca Juga: Tersangka Dugaan Penganiayaan Balita di Daycare Banda Aceh Bertambah Jadi 3 Orang

Saat ini, kata Wihaji, pihaknya telah memiliki 3.200 Tamasya binaan, yang operasionalnya sesuai dengan standar, dilengkapi pengasuh yang telah tersertifikasi. 

"Kita juga minta data kemarin kepada ibu-ibu korban, kalau memang butuh konsultasi, kita siapkan, untuk apa dan seperti apa,” tuturnya.

“Intinya, hati-hati nanti kalau memilih daycare, karena mohon maaf, kejadian di Yogyakarta menjadi pembelajaran bagi kita semua, ternyata tidak berizin, kemudian ada penyalahgunaan, dan sebagainya," paparnya. 

Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresha, Yogyakarta, dan daycare Baby Preneur, Banda Aceh.

"Kebetulan, mohon maaf, untuk daycare di Yogyakarta tersebut tidak berizin, oleh karena itu, kita serahkan kepada pihak terkait untuk penindakannya. Kita serahkan kepada pihak terkait, tapi dari kementerian kita insyaallah hadir," beber Wihaji. 

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara