Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelaskan bahwa ke depan pengelolaan prasarana kereta dialihkan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Sebelumnya, pengelolaan sarana perkeretaapian berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.
“Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI, sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator,” ujar Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, dikutip Kamis (30/4).
Dengan begitu, Dudy mengatakan perubahan pengelolaan akan mempengaruhi pola dan perencanaan PT KAI, salah satunya terkait pembangunan proyek Double-Double Track (DDT).
“Termasuk di antaranya adalah pembangunan Double-Double Track di situ. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru, bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI,” ujarnya.
Investasi KAI
Terkait pembangunan proyek DDT segmen Bekasi-Cikarang, ia menjelaskan bahwa nantinya terdapat penyesuaian pendanaan yang tak sepenuhnya berasal dari APBN. Namun, terdapat pula investasi oleh PT KAI pada proyek tersebut.
Sebelumnya, Kemenhub memang menjadikan proyek pembangunan DDT segmen Bekasi-Cikarang tersebut sebagai prioritas setelah terjadi tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi, Senin malam (27/4).
Menurutnya, percepatan proyek DDT itu menjadi bagian dari evaluasi atas insiden kecelakaan yang terjadi.
Dudy menjelaskan, pengembangan DDT segmen Bekasi-Cikarang juga bakal terintegrasi dengan program elektrifikasi jalur hingga Cikampek. Ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan kereta, khususnya KRL.
Saat ini, jalur DDT yang telah beroperasi baru mencakup segmen Jatinegara-Bekasi. Pada lintasan tersebut, jalur kereta api jarak jauh (KAJJ) dan KRL sudah dipisahkan.
Proyek DDT dirancang menghubungkan Stasiun Manggarai hingga Cikarang. Namun, pembangunan masih berlangsung di segmen Manggarai-Jatinegara, termasuk pengembangan Manggarai Ultimate yang kini kembali dilanjutkan.
