Perundingan antara Lebanon dan Israel yang dimulai pada April 2026 membuka harapan baru bagi stabilitas kawasan. Namun di saat yang sama justru memunculkan risiko serius terhadap stabilitas domestik Lebanon. Salah satu isu paling krusial dalam perundingan tersebut adalah dorongan untuk melucuti senjata Hezbollah—sebuah tuntutan yang berpotensi memicu konflik internal di negara yang sejak lama rapuh secara politik dan sosial (Chatham House, 2026; Reuters, 2026).
Rangkaian perundingan yang berlangsung di Washington D.C. yang dimulai pada 14 April 2026 menandai pertama kalinya Lebanon dan Israel kembali menjajaki hubungan langsung dalam beberapa dekade. Agenda utama mencakup stabilitas perbatasan, gencatan senjata, serta penguatan kedaulatan negara Lebanon atas wilayahnya sendiri di bagian selatan, termasuk pengendalian kelompok bersenjata non-negara seperti Hezbollah.
Di sinilah permasalahan muncul: Hezbollah bukan sekadar kelompok militan, melainkan juga aktor politik dan sosial yang memiliki basis kuat di komunitas masyarakat Syiah Lebanon. Sejak didirikan pada 1982 akibat invasi Israel, kelompok ini membangun kekuatan militer yang dalam banyak aspek dinilai lebih kuat dan lebih terorganisasi dibandingkan militer resmi Lebanon.
Dalam berbagai konflik, termasuk perang dengan Israel, Hezbollah berperan sebagai kekuatan utama yang mengisi kekosongan kapasitas negara. Upaya untuk melucuti senjata Hezbollah dengan demikian tidak hanya menjadi isu keamanan, tetapi juga menyentuh keseimbangan kekuasaan internal Lebanon.
Pemerintah Lebanon sendiri dalam beberapa kesempatan telah mencoba membatasi aktivitas militer Hezbollah, bahkan menyatakan operasi militernya sebagai tindakan yang ilegal pada 2026. Namun, implementasi kebijakan tersebut sangat terbatas karena kekuatan politik dan militer Hezbollah yang masih dominan.
Fragmentasi Sosial-Politik di LebanonSituasi ini diperparah oleh kondisi sosial-politik Lebanon yang sangat terfragmentasi. Negara ini memiliki sistem politik berbasis sektarian yang membagi kekuasaan antara komunitas utama—Kristen Maronite, Sunni, dan Syiah.
Dalam struktur ini, Hezbollah tidak hanya menjadi representasi politik Syiah, tetapi juga simbol resistensi terhadap Israel bagi sebagian masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua kelompok di Lebanon memiliki pandangan yang sama. Perundingan dengan Israel sendiri telah memicu perpecahan tajam di dalam negeri.
Sebagian pihak melihat diplomasi sebagai satu-satunya jalan keluar dari konflik berkepanjangan, sementara yang lain—terutama pendukung Hezbollah—menolak negosiasi dan tetap mengandalkan pendekatan militer (Al Jazeera). Bahkan, Hezbollah secara terbuka menyebut perundingan tersebut sebagai “pengkhianatan nasional” yang berpotensi memperdalam perpecahan internal (Global Banking & Finance Review).
Kondisi ini mengingatkan pada periode sebelum perang saudara Lebanon 1975–1990, ketika ketegangan sektarian dan rivalitas politik memuncak menjadi konflik terbuka. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Lebanon mulai melihat “gema perang saudara” dalam situasi saat ini, terutama dengan meningkatnya polarisasi antara kelompok pro-negara dan pro-Hezbollah (Reuters).
Di sisi lain, tekanan eksternal juga memperumit situasi. Israel secara terbuka menyatakan bahwa tujuan utama operasi militernya adalah melucuti Hezbollah melalui kombinasi tekanan militer dan diplomatik (Asraq Al-Awsat). Namun, strategi ini justru berisiko melemahkan negara Lebanon jika tidak diimbangi dengan penguatan institusi nasional.
Konflik yang sedang berlangsung juga memperburuk kondisi kemanusiaan. Hingga pertengahan April 2026, lebih dari 2.000 orang dilaporkan tewas di Lebanon, dan lebih dari satu juta warga mengungsi akibat pertempuran antara Israel dan Hezbollah. Eskalasi ini memperlemah legitimasi negara dan memperbesar peran aktor non-negara dalam mengisi kekosongan kekuasaan.
Kemungkinan Konflik Sipil Baru di LebanonDalam konteks ini, skenario terburuk yang mulai dibicarakan oleh para analis adalah kemungkinan terjadinya konflik sipil baru di Lebanon. Jika pemerintah mencoba melucuti Hezbollah secara paksa, potensi bentrokan antara milisi Syiah dan kelompok lain—baik dari komunitas Sunni maupun Kristen—akan meningkat secara signifikan.
Namun, bahkan tanpa tindakan militer langsung, polarisasi politik yang semakin tajam sudah cukup untuk menciptakan instabilitas jangka panjang. Ketidakpercayaan antarkelompok—ditambah dengan krisis ekonomi yang belum terselesaikan—menciptakan kondisi yang rentan terhadap konflik horizontal.
Namun demikian, juga terdapat skenario yang lebih optimis. Jika perundingan berhasil menghasilkan kesepakatan bertahap—misalnya melalui integrasi sebagian kekuatan Hezbollah ke dalam struktur militer negara—risiko konflik sipil dapat ditekan. Namun, skenario ini membutuhkan kompromi besar dari semua pihak, bahkan termasuk Iran sebagai pendukung utama Hezbollah.
Perundingan Lebanon–Israel tidak hanya soal hubungan bilateral, tetapi juga menyentuh inti dari struktur politik Lebanon itu sendiri. Pelucutan Hezbollah mungkin menjadi kunci stabilitas jangka panjang di tingkat regional, tetapi tanpa pengelolaan yang hati-hati, langkah tersebut justru berpotensi memicu konflik internal yang lebih besar.
Masa depan Lebanon saat ini dapat berujung pada dua kemungkinan: antara peluang rekonsiliasi melalui diplomasi, atau kembali terjerumus ke dalam konflik sipil yang pernah menghancurkan negara tersebut selama lebih dari satu dekade.
