Tiga WNI Ditangkap atas Dugaan Haji Ilegal, DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas

Jemaah haji melaksanakan tawaf atau mengelilingi kakbah di Masjidil Haram di kota Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024). (Sumber: AP Photo/Rafiq Maqbool)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan haji ilegal yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi mendapat sorotan serius dari DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta pemerintah menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan petugas haji dalam kasus tersebut.

Ia menegaskan jika terbukti ada oknum petugas yang terlibat, maka harus ada tindakan tegas.

“Jika terbukti ada keterlibatan petugas haji Indonesia, maka harus ditindak tegas. Statusnya sebagai petugas harus dicabut, dipulangkan ke Indonesia, dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Abidin dikutip Antara, Kamis (30/4/2026).

Kasus ini mencuat setelah otoritas Arab Saudi menangkap tiga WNI di Makkah pada Selasa (28/4). Ketiganya diduga menawarkan layanan haji ilegal melalui media sosial. Bahkan, dua di antaranya disebut mengenakan atribut menyerupai petugas haji Indonesia.

Abidin menilai langkah aparat Arab Saudi sudah tepat dan patut dihormati. Penindakan terhadap 3 WNI itu dinilai penting untuk menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji sekaligus melindungi calon jemaah dari praktik penipuan.

Baca Juga: Album ARIRANG BTS Raih Platinum di Prancis, Catat Rekor Tercepat

"Komisi VIII DPR RI menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan otoritas Arab Saudi. Ini harus menjadi pelajaran penting penyelenggaraan ibadah haji wajib melalui jalur resmi demi keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum bagi jemaah," katanya.

Ia juga mengingatkan praktik haji ilegal tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berisiko hukum serius, seperti deportasi hingga larangan masuk kembali ke Arab Saudi.

Jalur Resmi Jadi Kunci Perlindungan Jamaah

Abidin menegaskan ibadah haji harus dilakukan melalui mekanisme resmi, baik kuota reguler maupun haji khusus yang telah diatur pemerintah. Jalur ini bukan sekadar administratif, tetapi menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warganya selama berada di Tanah Suci.

Penulis : Ade Indra Kusuma Editor : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV