Untuk kedua kalinya, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Pada Jumat (1/5/2026), sekitar 400.000 buruh diperkirakan memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Dalam agenda tersebut, Presiden tidak hanya dijadwalkan berpidato, tetapi juga menyiapkan sejumlah “hadiah” bagi para pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyebut “hadiah” yang disiapkan Presiden mencakup dua lapis: simbolis dan substantif. Secara simbolis, buruh akan menerima kaos dan payung yang didesain langsung oleh Presiden, tanpa menampilkan wajah agar tidak bernuansa kampanye.
“Saat pulang dari perayaan May Day 2026 di Monas, massa buruh juga tidak akan pulang dengan tangan kosong. Nanti ada hadiah dari Presiden,” ujar Andi, dalam konferensi pers Rabu (29/4/2026), di Jakarta.
Dari sisi regulasi, Presiden akan mengumumkan poin janji baru. Sementara poin-poin janji Presiden May Day 2025 juga secara bertahap direalisasikan. Dari pengangkatan Marsinah menjadi pahlawan pada 10 November 2025 hingga pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga beberapa hari lalu.
Kemudian, beberapa regulasi baru bakal diumumkan menjelang May Day 2026, seperti pengaturan ulang sistem kerja alih daya (outsourcing), peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek daring, serta pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK). Selain itu, Presiden dikabarkan akan menyampaikan perkembangan ratifikasi Konvensi ILO 188 Tahun 2007 terkait pekerjaan penangkapan ikan.
Dari sisi partisipasi, jika pada May Day 2025 hanya empat pimpinan konfederasi yang hadir, kini sekitar 20 pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja/buruh yang akan naik ke panggung bersama Presiden. Meski demikian, Andi menegaskan tidak ada paksaan bagi kelompok buruh yang memilih memperingati May Day di lokasi lain.
”Kami berharap semua pimpinan konfederasi hadir, tidak seperti 2025 yang hanya dihadiri pimpinan empat konfederasi,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita, yang ikut bersama konferensi pers yang dipimpin oleh Andi Gani itu.
Rangkaian acara May Day 2026 di Monas akan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga sekitar pukul 17.00 WIB, dilengkapi jamuan makan bagi ratusan ribu peserta. Andi memastikan pembiayaan acara tidak menggunakan APBN, meski tidak merinci sumber dan besaran dana.
Selain pidato, Andi menyebutkan acara juga akan diisi dengan menyanyikan “Indonesia Raya” dan L’Internationale. L’Internationale adalah lagu himne yang sering dikaitkan dengan gerakan sosialis.
Sepanjang peringatan May Day di Indonesia, hanya Presiden Prabowo yang datang menghadiri perayaan peringatan bersama massa buruh, bahkan mengumumkan sejumlah poin janji ataupun mengumumkan regulasi-kebijakan ketenagakerjaan.
Tentunya, semua kondisi ini mengundang pertanyaan publik: apakah perayaan May Day di kawasan Monas menandai pergeseran wajah gerakan buruh dari aksi turun ke jalan dan di depan DPR menjadi perayaan bersama Presiden. Apakah ini juga bentuk kematangan dialog sosial, atau justru reduksi daya kritis gerakan buruh?
Apalagi, belum lama ini, aktivis buruh sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo.
Tidak Berhadap-hadapan
Menjawab praduga dari publik itu, Andi Gani berpendapat, kedekatan serikat buruh dengan pemerintah tidak akan menghilangkan fungsi kontrol dan kritik. Hal itu terbukti dari sikap pribadinya yang beberapa kali menolak tiga kali tawaran masuk kabinet. Penolakan ini menunjukkan bahwa tidak semua tokoh buruh memiliki orientasi kekuasaan.
Namun, ia juga tidak mempersoalkan jika ada perwakilan buruh yang masuk ke dalam pemerintahan. Dia sekarang masih menjadi staf ahli Kapolri bidang ketenagakerjaan yang salah satu tugasnya mengatasi pengaduan hubungan industrial.
”Keberadaan anggota serikat buruh di dalam dan di luar kekuasaan justru bisa saling melengkapi. Saya mendukung rekan-rekannya yang memilih masuk kabinet, seperti Jumhur, seraya meyakini mereka tetap memegang idealisme perjuangan buruh,” kata Andi yang adalah putra dari Jacob Nuwa Wea, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Jangan selalu beranggapan serikat buruh/pekerja dan pemerintah itu harus selalu berhadap-hadapan.
Ia juga mencontohkan relasinya dengan mantan Presiden RI Joko Widodo yang telah terjalin 22 tahun, tetapi tidak menghalanginya untuk tetap bersikap kritis. KSPSI yang dia pimpin menggugat uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi saat Joko Widodo masih presiden.
”Jangan selalu beranggapan serikat buruh/pekerja dan pemerintah itu harus selalu berhadap-hadapan,” tegas Andi.
Tidak Sepi
Aktivis buruh sekaligus Direktur Center for Labor Alternative Policy, Rekson Silaban berpendapat, situasi perayaan May Day 2026 tidak sepi, seperti banyak yang ditudingkan publik. Gerakan serikat buruh/pekerja di Indonesia masih berjalan.
”Hanya sekarang gerakan merayakan peringatan May Day 2026 tidak lagi di jalanan, tetapi dikonsentrasikan di kawasan Monas dan di lapangan-lapangan yang disediakan pemerintah daerah,” kata dia, saat dihubungi Kamis (30/4/2026) dari Jakarta.
Ketika ditanya apakah hal itu berarti serikat buruh/pekerja sudah dikonsolidasikan oleh pemerintah, Rekson menjawab istilah yang pas adalah perayaan May Day tidak lagi oleh buruh. Namun, serikat buruh/pekerja tandem dengan pemerintah.
Di negara-negara lain, May Day diperingati dengan cara berbeda-beda. Di China malah pemerintahnya membuat kebijakan libur lima hari. Amerika Serikat hanya merayakan Labor Day pada September. Di Eropa, pemerintah tidak ikut merayakan May Day.
Saat dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) Syarif Arifin berpendapat, sejak 2014, May Day menjadi tanggal merah nasional. Sejak itulah muncul slogan May Day lebih dari hari libur, kemudian disusul dengan kegiatan karitatif yang dibuat pemerintah daerah.
Peringatan May Day 2026 bahkan terlihat seluruh serikat buruh/serikat pekerja ’dimobilisasi’ ke kawasan Monas. Tujuannya adalah memperingati May Day bareng pemerintah.
”Padahal, fundamen ekonomi Indonesia ambruk. Inflasi tinggi. Nilai tukar rupiah terhadal dollar AS melemah dan industri dibayangi risiko PHK karena imbas perang di Timur Tengah,” ucap Syarif.
Sementara itu, Head of the Department of Politics and Social Change CSIS Indonesia, Arya Fernandes, memandang bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terlihat mengambil kebijakan yang populer dan mempunyai cakupan yang luas, termasuk kelompok pekerja yang jumlahnya besar. Sesuai data BPS, total angkatan kerja di Indonesia mencapai sekitar 155 juta orang.
Berdasarkan satudata.kemnaker.go.id, hingga Juni 2020, jumlah serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia yang tercatat di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mencapai 10.748 serikat dengan anggota lebih dari 3 juta orang.
Isu ketenagakerjaan seperti alih daya, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, serta perlindungan pekerja rumah tangga menjadi perhatian kelompok buruh dalam waktu yang panjang. Presiden Prabowo mengambil posisi yang strategis. Sebab selain dapat membuat kebijakan yang ramah/pro buruh, Arya menilai langkah itu diperkirakan akan mendapatkan dampak elektoral secara politik.
”Memang ada pertimbangan substantif untuk membuat kebijakan yang pro buruh, yang mana pada beberapa isu belum bisa diselesaikan oleh beberapa presiden sebelumnya. Namun dari sisi strategis, saya menduga pemerintah juga memahami ada kebutuhan strategis untuk memastikan stabilitas nasional, serta tentunya dalam masa depan dapat menjadi legasi kampanye pemilu 2029 nanti,” ungkap Arya.
Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin berpendapat, di tengah situasi global yang tidak menentu, stabilitas (politik dan ekonomi) dalam negeri memang penting. Akan tetapi, hal itu harus diikuti kebijakan konkret yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan pekerja dan lingkungan berkelanjutan.
Janji penghapusan sistem kerja alih daya, menurut Irham dalam konteks ekonomi saat ini adalah sesuatu yang tidak pas. Sistem kerja ini merupakan bagian dari dinamika rantai pasok global. Langkah yang lebih penting diambil pemerintah adalah pengaturan yang adil dan perlindungan maksimal bagi pekerja.
Konfederasi Sarbumusi secara organisasi tidak akan hadir di perayaan peringatan May Day 2026 di kawasan Monas. Konfederasi ini akan menggelar acara di lokasi berbeda.
