Jakarta, VIVA – Penguatan perlindungan jemaah haji Indonesia terus digenjot. Kali ini, Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI memperluas langkah hingga ke level internasional dengan rencana penugasan personel kepolisian di Arab Saudi.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
Kerja sama lintas negara ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan sekaligus perlindungan jemaah, terutama di tengah maraknya praktik haji ilegal yang kini semakin kompleks, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.
“Kami memandang perlu adanya penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” ujar Dahnil.
Menurutnya, saat ini terdapat kasus yang tengah ditangani otoritas Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga WNI yang diduga terlibat dalam pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal. Hal ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum bagi warga negara di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan rencana pelibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada penyelenggaraan haji mendatang. Bahkan, tahun ini Wakapolri direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj di Tanah Suci.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan penuh Polri dalam mendukung langkah pemerintah, termasuk memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan setempat.
“Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tutur Wakapolri.
Ia menambahkan, kehadiran personel Polri di Arab Saudi akan menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Di sisi lain, penguatan juga dilakukan di dalam negeri melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal. Sinergi lintas kementerian dan lembaga terus ditingkatkan guna menekan praktik haji ilegal yang merugikan masyarakat.
