KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Tim Pembina (TP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekaligus Ketum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian menghadiri Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 di Gampong Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Rabu (29/4/2026).
Dalam sambutannya, Tri menekankan pentingnya implementasi enam standar pelayanan minimal (SPM) melalui transformasi posyandu.
“Pelayanan masyarakat itu minimal ada enam yang diberikan kepada masyarakat, yaitu kesehatan; pendidikan; pekerjaan umum; perumahan-permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas); kemudian sosial,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (30/4/2026).
Hal tersebut selaras dengan tema peringatan Hari Posyandu Nasional kali ini, yaitu "Transformasi Posyandu Enam SPM: Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".
Baca juga: Hari Posyandu Nasional 2025, Ini Sejarah dan Perannya dalam Masyarakat
Tri menjelaskan bahwa posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara langsung, by name by address.
"Di mana setiap posyandu itu ada di tiap kelurahan, desa, yang sudah berusia cukup lama," katanya.
Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, lanjut Tri, pemerintah mendorong transformasi posyandu agar menjadi pusat pelayanan di tingkat desa yang memberikan enam jenis layanan dasar kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan posyandu enam SPM akan memudahkan masyarakat mengakses berbagai pelayanan dalam satu tempat.
Baca juga: Kisah Nek Renim, Bertahan Hidup di Posyandu Setelah Banjir Aceh Tengah
"Kalau di kabupaten dan provinsi, pernah melihat ada Mal Pelayanan Publik (MPP), hampir sama seperti itu (konsepnya). Jadi, satu tempat yang melayani beberapa pelayanan kepada masyarakat. Namun, di tingkat desa dan kecamatan, pos pelayanan itu dalam kapasitas posyandu," jelas Tri.
Ia juga mendorong pemerintah daerah (pemda) di seluruh Aceh untuk segera meregistrasi posyandu sebagai posyandu enam SPM agar dapat mempercepat pelaksanaan program dan membuka peluang dukungan bantuan yang mensyaratkan legalitas kelembagaan tersebut.
Tri turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara yang dinilai aktif mendorong implementasi posyandu enam SPM di daerah.
“Nah, untuk posyandu enam SPM, di Permendagri Nomor 13 (Tahun) 2024 itu, target sampai 2029 adalah meregistrasi posyandu-posyandu yang ada di bawah pemerintahan desa dan kecamatan, untuk meregistrasi dan mendaftarkan posyandu-nya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ucapnya.
Baca juga: Posyandu Kota Semarang Jadi Sorotan Dunia, Wujud Pemberdayaan Perempuan Berbasis Komunitas
Pada kesempatan tersebut, Tri turut menyerahkan bantuan secara simbolis berupa satu unit sumur bor, satu kompor tungku, santunan BPJS untuk 2 ahli waris, sembako untuk 335 kepala keluarga (KK), perlengkapan ibadah untuk 335 KK, perlengkapan dapur dan makan untuk 335 KK, ember dan gayung untuk 137 KK, perlengkapan sekolah bagi 156 siswa sekolah dasar, pakaian 4.775 potong untuk 335 KK, serta paket makanan ringan untuk 100 anak.
Usai memberikan bantuan secara simbolis, Tri meninjau kegiatan posyandu enam SPM di enam stan. Pada bidang pendidikan, ia mengunjungi mobil perpustakaan keliling.
Di bidang kesehatan, Tri meninjau layanan cek kesehatan gratis (CKG) yang menghadirkan dokter spesialis. Adapun pada bidang pekerjaan umum, ia memonitor layanan infrastruktur dasar.
