Lebak, Banten (ANTARA) - Pemerintah terus memperkuat sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) untuk mencegah keracunan pangan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji untuk merespons insiden keamanan pangan di Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan beberapa penerima sasaran 3B mengalami gangguan kesehatan.
"Penanganan korban (ibu hamil dan balita) sudah dilakukan. Sistem pengawasan juga terus diperketat, termasuk respons cepat terhadap kejadian," katanya dalam kunjungan ke Lebak, Banten, Kamis.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus bersikap tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: Dari SPPG hingga keluarga, Mendukbangga pastikan MBG 3B tepat sasaran
"Kalau terbukti melanggar, maka akan ada penutupan sementara fasilitas distribusi jika ditemukan masalah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengendalikan kualitas makanan dengan lebih ketat," ucap Wihaji.
Namun demikian, Wihaji menjelaskan bahwa kasus kematian yang terjadi sebelumnya pada seorang balita, bukan disebabkan oleh makanan MBG, melainkan karena kondisi kesehatan sebelumnya.
"Program MBG 3B merupakan program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan gizi kelompok rentan, dengan pendekatan kolaboratif dan perhatian khusus pada wilayah serta komunitas yang belum terjangkau," demikian Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN juga telah mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 597.287 tim di seluruh Indonesia, dengan salah satu tugas tambahan mendistribusikan program MBG 3B.
TPK juga mendapatkan insentif sebesar Rp1.000 per ompreng yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Baca juga: BGN: Tujuan utama MBG untuk beri asupan gizi ibu hamil hingga balita
Baca juga: Mendukbangga sebut pentingnya pengawasan distribusi MBG 3B di SPPG
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji untuk merespons insiden keamanan pangan di Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan beberapa penerima sasaran 3B mengalami gangguan kesehatan.
"Penanganan korban (ibu hamil dan balita) sudah dilakukan. Sistem pengawasan juga terus diperketat, termasuk respons cepat terhadap kejadian," katanya dalam kunjungan ke Lebak, Banten, Kamis.
Ia menegaskan, pemerintah juga terus bersikap tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: Dari SPPG hingga keluarga, Mendukbangga pastikan MBG 3B tepat sasaran
"Kalau terbukti melanggar, maka akan ada penutupan sementara fasilitas distribusi jika ditemukan masalah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengendalikan kualitas makanan dengan lebih ketat," ucap Wihaji.
Namun demikian, Wihaji menjelaskan bahwa kasus kematian yang terjadi sebelumnya pada seorang balita, bukan disebabkan oleh makanan MBG, melainkan karena kondisi kesehatan sebelumnya.
"Program MBG 3B merupakan program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan gizi kelompok rentan, dengan pendekatan kolaboratif dan perhatian khusus pada wilayah serta komunitas yang belum terjangkau," demikian Wihaji.
Kemendukbangga/BKKBN juga telah mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang jumlahnya mencapai sekitar 597.287 tim di seluruh Indonesia, dengan salah satu tugas tambahan mendistribusikan program MBG 3B.
TPK juga mendapatkan insentif sebesar Rp1.000 per ompreng yang dibagikan kepada penerima manfaat.
Baca juga: BGN: Tujuan utama MBG untuk beri asupan gizi ibu hamil hingga balita
Baca juga: Mendukbangga sebut pentingnya pengawasan distribusi MBG 3B di SPPG
