Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Said Abdullah menyoroti berbagai kendala pengisian SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) di sistem inti administrasi perpajakan, alias Coretax. Dia mendorong agar Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan audit sistem tersebut.
Untuk diketahui, pelaporan SPT tahunan PPh khususnya untuk orang pribadi (OP) 2025 merupakan yang pertama kalinya menggunakan Coretax. Periode pelaporan untuk wajib pajak (WP) OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026), sedangkan untuk WP Badan diperpanjang sampai 31 Mei 2026.
Said mengatakan perlunya memperbaiki sistem teknologi untuk mendukung sistem administrasi perpajakan berjalan baik. Tujuannya agar ada integrasi data, dan sistem membaca kewajiban pajak lebih baik. Ini diharapkan bisa mendorong penerimaan perpajakan bisa lebih tinggi.
Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengaku Komisi Keuangan DPR mendukung Coretax. Ada kemajuan penting yaitu administrasi perpajakan yang lebih baik.
"Namun sejak awal pelaksanaan sistem IT Coretax terjadi beberapa kali kendala, dan itu terulang kembali saat ini. Harusnya sebelum sistem teknologi diberlakukan, ada uji keamanan, uji traffic, dan berbagai uji teknis lainnya," terang Said melalui keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).
Said lalu menyinggung apabila hambatan pengguna terjadi beberapa kali, maka dikhawatirkan kepatuhan WP untuk menyampaikan pelaporan pajak menurun.
Baca Juga
- Telat Lapor SPT Orang Pribadi Denda Rp100.000, Tak Ada Perpanjangan!
- DJP Perpanjang Pelaporan SPT Badan Usai Diminta 4.000 Wajib Pajak
- Resmi! Purbaya Perpanjang Pelaporan SPT PPh Badan sampai 31 Mei 2026
Hal ini dinilai krusial apalagi di tengah besarnya kebutuhan pembiayaan program-program pemerintah sekaligus pembangunan.
"Kalau kepatuhan wajib pajak menurun karena kendala sistem, tentu penerimaan pajak juga akan menurun," lanjut Said.
Untuk itu, Said mempertanyakan mengapa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu tidak melakukan pemeliharaan malam hari, seperti halnya yang dilakukan pada sistem perbankan.
Bahkan, pria yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun menduga masalah Coretax lebih dari sekadar pemeliharaan. Dia turut menilai adanya kelemahan yang tidak disiapkan dengan rencana kontigensi.
"Saya berharap Pak Menteri Keuangan bisa mengajak instansi terkait atau kalangan profesional untuk melakukan audit sistem, mendeteksi kelemahan dan memperbaikinya, agar kejadian serupa terus tidak terulang," ujarnya.
Error pada Coretax, terang Said, bukanlah kesalahan WP. Untuk itu, dia juga menyarankan DJP agar kembali memperpanjang periode pelaporan SPT OP sampai dengan 31 Mei sebagaimana SPT Badan. Khususnya apabila kendala teknis pengisian Coretax menjadi alasan para WP terlambat.
"Kalau SPT wajib pajak badan bisa sampai 31 Mei 2026, saya kira tidak ada kendala jika ada perpanjangan sehari atau bahkan seminggu untuk wajib pajak perorangan," terangnya.
Usulan Said ini didasarkan oleh realisasi penyampaian SPT sebagaimana yang disampaikan DJP, yakni 12,6 juta WP atau masih 84% dari target per Kamis (30/4/2026) sore.
"Bila coretax bermasalah, jangan sampai mengganggu target kebijakan strategis, jadi sebaiknya mundur, Ditjen Pajak mengatur saja teknis waktunya, agar wajib pajak yang lapor SPT bisa mencapai lebih dari 15 juta, dan menopang penerimaan negara," pungkasnya.
Sebagai informasi, pelaporan SPT OP sudah berakhir, Kamis (30/4/2026). Sebelumnya, batas ini sudah diperpanjang dari 31 Maret melalui relaksasi penghapusan sanksi administratif.
Kini, giliran SPT Badan yang diperpanjang pelaporannya dalam satu bulan ke depan. Artinya, perpanjangan ini dilakukan dari 30 April sampai 31Mei 2026.
