SETIAP 1 Mei, dunia memperingati International Workers’ Day sebuah momentum historis yang lahir dari tragedi Haymarket Affair di Chicago tahun 1886.
Ia bukan sekadar perayaan, melainkan simbol perjuangan kelas pekerja melawan eksploitasi.
Namun, lebih dari seabad kemudian, May Day tidak lagi berdiri sebagai monumen kemenangan semata.
Ia juga memantulkan kegelisahan baru: apakah buruh hari ini semakin berdaya, atau justru semakin rentan dalam wajah baru kapitalisme?
Dalam perspektif klasik, Karl Marx bersama Friedrich Engels melalui The Communist Manifesto (1848) menempatkan buruh sebagai kelas yang tereksploitasi dalam sistem kapitalisme industri.
Relasi antara pemilik modal dan pekerja bersifat antagonistik: buruh menjual tenaga, sementara kapital mengakumulasi keuntungan.
Baca juga: Ketika Kritik Tersenyum di Ruang Kekuasaan
Namun, kapitalisme abad ke-21 telah berubah. Ia tidak lagi hanya bertumpu pada pabrik, tetapi bergerak ke arah fleksibilitas dan digitalisasi.
Ekonom Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) memperkenalkan konsep precariat kelas pekerja baru yang hidup dalam ketidakpastian.
Buruh tidak lagi sekadar “dieksploitasi”, tetapi juga “ditangguhkan” masa depannya.
Perubahan ini semakin dipertegas oleh Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019), yang menunjukkan, kapitalisme modern telah memasuki fase baru: data dan perilaku manusia menjadi komoditas.
Dalam konteks ini, pekerja digital hidup dalam fleksibilitas semu tanpa perlindungan memadai.
Di Indonesia, gambaran tersebut tampak nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan angkatan kerja mencapai sekitar 153 juta orang, dengan sekitar 59 persen berada di sektor informal.
Artinya, lebih dari separuh pekerja Indonesia bekerja tanpa kepastian upah, jaminan sosial, maupun perlindungan kerja yang layak.
Dalam konteks itulah, pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh di Lapangan Silang Monas, 1 Mei 2026, menjadi penting.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, memperluas lapangan kerja, serta menjaga keseimbangan antara investasi dan perlindungan tenaga kerja.
