JAKARTA, KOMPAS - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memasang palang pintu sementara di pelintasan sebidang JPL 86, Jalan Ampera, Bekasi Timur. Fasilitas tersebut sebagai langkah awal meningkatkan keselamatan. Palang dijaga 24 jam secara swadaya oleh masyarakat setempat yang berkoordinasi dengan pihak kelurahan.
Manager Humas KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menyampaikan, pemasangan palang pintu sementara merupakan langkah proaktif untuk meminimalisasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang.
Palang berwarna merah-putih tersebut dipasang pada kedua sisi jalur rel untuk mengatur arus kendaraan yang melintas. Di seberang rel juga terdapat pos kecil dengan tulisan manual “AMPERA AWAS KERETA API”. Pada waktu tertentu, petugas Dinas Perhubungan Bekasi juga turut memantau titik tersebut.
”Perlu kami sampaikan bahwa yang terpasang saat ini adalah palang pintu sementara, bukan palang pintu pelintasan resmi. Ini merupakan bagian dari tahap awal peningkatan keselamatan,” ujar Franoto, Jumat (1/5/2026).
Pemasangan palang pintu sementara, kata Franoto, telah melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi serta Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Pemasangan dilakukan sejak 29 April 2026.
Dalam rapat koordinasi bersama pihak terkait, semua sepakat pelintasan dijaga swadaya oleh masyarakat setempat. Sebanyak 10 petugas penjaga dari Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur, akan berjaga secara bergantian selama 24 jam penuh.
Para petugas swadaya tersebut berasal dari warga RT 03, RT 04, RT 05, RT 06 Kelurahan Duren Jaya. Insentif penjagaan menjadi tanggung jawab pihak kelurahan.
Franoto menjelaskan, dalam kondisi tidak terdapat penjagaan, palang pintu sementara wajib berada dalam posisi tertutup demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.
”Apabila pelintasan JPL 86 di Jalan Ampera tidak dapat dijaga secara penuh selama 24 jam setiap hari, maka demi keselamatan bersama, KAI akan mengambil langkah tegas dengan melakukan penutupan perlintasan tersebut, karena kondisi tanpa penjagaan sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun masyarakat,” ujar Franoto.
Di sisi lain, KAI terus mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk segera menghadirkan solusi permanen terhadap pelintasan sebidang di JPL 86 Jalan Ampera. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembangunan dan pengelolaan perlintasan berada pada instansi pemerintah sesuai dengan kelas jalannya.
Untuk itu, pihaknya siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait untuk mewujudkan perlintasan permanen yang aman, terpadu, dan memenuhi standar keselamatan. Penanganan tersebut di antaranya melalui pembangunan perlintasan tidak sebidang berupa underpass maupun flyover guna meminimalisasi risiko kecelakaan di perlintasan kereta api.
”KAI akan terus berkoordinasi dan mendorong para pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, untuk menentukan solusi penanganan permanen guna meningkatkan keselamatan, antara lain melalui pembangunan pelintasan tidak sebidang seperti flyover atau underpass,” ujar Franoto.
Data KAI Daop 1 Jakarta mencatat terdapat 423 pelintasan sebidang di wilayah operasionalnya. Sebanyak 293 titik sudah dilengkapi palang pintu dan dijaga petugas, sementara 130 titik lainnya masih belum.
Sementara itu, jumlah pelintasan tidak sebidang berupa flyover dan underpass di wilayah Daop 1 Jakarta tercatat sebanyak 118 titik.
KAI juga mengakui masih menghadapi tantangan di lapangan terkait penanganan pelintasan sebidang. Beberapa upaya penutupan pelintasan yang dinilai membahayakan kerap mendapat penolakan dari kelompok atau organisasi masyarakat, bahkan ada yang kembali dibuka secara paksa setelah ditutup.
”Betul, ada penolakan penutupan perlintasan sebidang. Juga setelah kita tutup karena membahayakan, dibuka atau dibongkar lagi oleh masyarakat,” kata Franoto.
Karena itu, KAI berharap adanya dukungan sosialisasi dan edukasi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah, mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang.
Adapun selama ini, KAI bersama komunitas pecinta dan pemerhati keselamatan perkeretaapian rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan agar lebih disiplin saat melintas di jalur kereta api.
KAI mengimbau masyarakat selalu mengutamakan perjalanan kereta api dan meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, baik yang terjaga maupun tidak terjaga, dengan berhenti sejenak, melihat kanan-kiri, serta memastikan kondisi aman sebelum melintas.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, akar masalah dari kecelakaan kereta api tersebut harus diselesaikan, di antaranya keberadaan pelintasan sebidang Bulak Kapal dan Ampera. Keduanya rawan kecelakaan karena arus lalu lintasnya ramai dengan perjalanan kereta per 10 menit dan relnya belum jalur dwiganda.
”Salah satu solusinya memang membangun flyover (jalan layang),” ujar Tri, Kamis (30/4/2026).
Menurut Tri, Pemerintah Kota Bekasi sudah menyelesaikan pembebasan lahan dengan anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Anggaran untuk pembangunan jalan layang Bulak Kapal mencapai Rp 250 miliar. Untuk itu, Pemerintah pusat akan membantu kekurangan dana melalui skema bantuan presiden hingga Rp 220 miliar.
Tri mengatakan, pembangunan jalan layang ditargetkan rampung dalam waktu enam bulan. Pengerjaan dimulai ketika anggaran sudah beres.
Tragedi kecelakaan yang melibatkan kereta api di sekitar Stasiun Bekasi Timur tidak hanya menjadi perhatian di wilayah tersebut, tetapi juga memantik diskusi lebih luas mengenai keselamatan publik di pelintasan sebidang, khususnya di kawasan Jakarta dan sekitarnya.
Terkait hal ini, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengatakan, penanganan infrastruktur di wilayah Bekasi merupakan kewenangan pemerintah daerah setempat bersama instansi terkait, termasuk PT KAI dan pemerintah pusat.
Meski demikian, Rano tidak menutup mata bahwa di Jakarta sendiri masih terdapat sejumlah perlintasan sebidang yang belum sepenuhnya tertutup atau terintegrasi dengan infrastruktur yang lebih aman. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
”Ini bagian yang harus kita evaluasi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kecelakaan seperti waktu kemarin,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mulai mengganti pelintasan sebidang dengan infrastruktur yang lebih aman, salah satunya melalui pembangunan flyover di Jalan Latumenten, Jakarta Barat, yang ditargetkan rampung pada 2026.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi Jakarta, Afan Adriansyah Idris, menjelaskan, proyek tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap keberadaan pelintasan sebidang yang selama ini dinilai rawan kecelakaan.
”Pembangunan flyover menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menghilangkan pelintasan sebidang, sekaligus meningkatkan keselamatan baik bagi pengguna jalan maupun operasional perjalanan kereta api di wilayah Jakarta,” tuturnya.
Ia menambahkan, pembangunan flyover tersebut merupakan proyek multi-years yang dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Jakarta. Pekerjaan dimulai sejak akhir 2025 dan ditargetkan selesai pada tahun 2026.
Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan penertiban pelintasan sebidang menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi Timur. Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Perhubungan akan mempercepat penertiban.
”Sebagaimana arahan Presiden, kami akan melakukan penertiban di lintasan sebidang. Kita segerakan dengan mengatur skala prioritas,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Jumat, dalam keterangan resminya.
Dudy menegaskan, penertiban dilakukan secara ketat dengan terlebih dahulu melakukan pendataan dan inventarisasi di lapangan, termasuk status kewenangan jalan, kondisi penjagaan, serta aspek teknis lainnya di setiap pelintasan sebidang. Upaya peningkatan keselamatan ini juga akan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, Ditjen Bina Marga, dan PT KAI.
Adapun berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) per 30 April 2026, terdapat 4.046 pelintasan sebidang aktif di seluruh Indonesia, dengan 1.903 di antaranya tidak dijaga. Penanganan dilakukan melalui sejumlah langkah, seperti menutup pelintasan liar, membangun flyover atau underpass, memasang palang pintu, hingga menyediakan petugas dan perlengkapan keselamatan.
Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah titik prioritas keselamatan, terdiri dari 10 lokasi prioritas jangka pendek dan 50 lokasi jangka menengah. Penentuan prioritas ini didasarkan pada beberapa kriteria, antara lain riwayat kecelakaan, volume lalu lintas, frekuensi perjalanan kereta api, kondisi geografis seperti tikungan atau tanjakan yang mengganggu pandangan, serta status pelintasan yang tidak terjaga.
Selain itu, Dudy mengimbau masyarakat untuk tidak membuat atau membuka pelintasan liar tanpa izin, serta tidak kembali mengaktifkan pelintasan yang telah ditutup. Menurut dia, pelintasan liar dapat membahayakan keselamatan karena mengganggu jarak pandang masinis dan meningkatkan risiko kecelakaan.
”Pelintasan resmi sudah memenuhi standar keselamatan, termasuk dilengkapi palang pintu otomatis dan sensor yang mendeteksi kedatangan kereta api,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi rambu-rambu keselamatan di perlintasan kereta api dan tidak menerobos palang pintu yang telah tertutup.
