DALAM beberapa tahun terakhir, narasi tentang Revolusi Industri 4.0 begitu dominan dalam wacana pembangunan nasional.
Digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan, hingga Internet of Things diposisikan sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi.
Negara, dunia usaha, dan bahkan lembaga pendidikan berlomba-lomba menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang serba cepat dan berbasis teknologi ini.
Namun, di tengah euforia tersebut, ada satu pertanyaan mendasar yang justru kurang mendapat perhatian serius: di mana posisi buruh dalam lanskap baru ini?
Lebih jauh lagi, bagaimana konsep transformasi buruh dirancang agar mereka tidak sekadar menjadi korban perubahan, melainkan subjek utama yang ikut menentukan arah industrialisasi?
Pertanyaan ini penting, karena sejarah menunjukkan bahwa setiap lompatan besar dalam revolusi industri selalu membawa konsekuensi sosial yang tidak kecil.
Revolusi Industri pertama melahirkan eksploitasi tenaga kerja massal. Revolusi kedua memperkuat struktur kapitalisme industri.
Revolusi ketiga, dengan digitalisasi awal, mulai menggeser jenis-jenis pekerjaan tertentu. Kini, Revolusi Industri 4.0 menghadirkan tantangan yang lebih kompleks.
Bukan hanya menggantikan tenaga manusia, tetapi juga mendefinisikan ulang makna kerja itu sendiri.
Disrupsi dan Kerentanan
Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh integrasi teknologi digital dalam seluruh proses produksi. Otomatisasi berbasis mesin cerdas membuat banyak pekerjaan manual menjadi usang.
Di sektor manufaktur, misalnya, penggunaan robot industri telah secara signifikan mengurangi kebutuhan tenaga kerja berulang.
Di sektor jasa, kecerdasan buatan mulai mengambil alih fungsi administratif, analitis, bahkan kreatif.
Bagi buruh, situasi ini menciptakan dua lapis kerentanan. Pertama, kerentanan struktural akibat hilangnya pekerjaan (job displacement).
Baca juga: Antara Perayaan dan Kecemasan: Membaca Ulang Makna May Day
Kedua, kerentanan adaptif akibat ketidaksiapan keterampilan (skill mismatch).
