jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon merespons berbagai kritik maupun demonstrasi yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Kebudayaan RI itu menduga ada pihak yang terganggu dengan berbagai kebijakan Presiden ke-8 RI tersebut.
Fadli menyampaikan pandangannya itu dalam jumpa pers khusus di Kementerian Kebudayaan, Jakarta, pada Rabu (17/6/2026).
BACA JUGA: Bertemu Prabowo, Menlu Qatar Sebut Negaranya Berinvestasi Rp 70 Triliun
Menurut wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 itu, Prabowo ingin mengembalikan praktik ekonomi Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Mazhab ekonomi Pak Prabowo ialah ekonomi kerakyatan, sementara praktik ekonomi kita sudah liberal, puluhan tahun menyimpang dari konstitusi sejak reformasi,” kata Fadli.
BACA JUGA: Soal Program Prabowo yang Diprotes Mahasiswa, JK Ogah Berkomentar
Lebih lanjut Fadli memerinci berbagai kebijakan Prabowo yang mengusik berbagai pihak yang selama ini menikmati berbagai praktik tidak adil. Misalnya, Prabowo menerapkan hilirisasi hingga kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam atau SDA.
Menurut Fadli, selama ini ada pihak yang meraih keuntungan besar dengan memanfaatkan praktik kotor dalam ekspor SDA. Praktik-praktik ilegal itu penyelundupan, transfer pricing, hingga under-invoicing.
BACA JUGA: Kecam Pemborosan APBN, Mahasiswa Sumsel Beri Kartu Merah untuk Prabowo
“Pak Prabowo pengin kita menentukan harganya. Selama ini malah hasilnya dinikmati negara ketiga yang tidak punya SDA," kata Fadli.
Oleh karena itu, Fadli menegaskan Prabowo ingin menertibkan praktik yang merugikan itu. Namun, risikonya memang ada pihak yang terganggu.
“Pak Prabowo pengin menghentikan praktik-praktik yang membuat negara kita yang begitu kaya, tetapi enggak bisa menikmati kekayaannya,” ujar Fadli. “Apa yang dilakukan Pak Prabowo ini mengusik comfort zone (zona nyaman, red).”
Lebih lanjut Fadli juga mengulas soal keberanian Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran bantuan dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF).
Penyandang gelar M.Sc bidang development studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) itu menduga IMF punya agenda terselubung setiap menawarkan bantuan.
“Kita menolak IMF itu hal bagus. IMF itu enggak memberi obat, tetapi justru racun,” imbuhnya.
Fadli lantas membeber peran IMF dalam krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Menurut dia, saat itu IMF justru tidak membantu.
Jika pada saat itu IMF benar-benar mau membantu Indonesia, katanya, sebenarnya bisa saja mencegah depresiasi rupiah tidak terlalu dalam. Misalnya, IMF bisa membantu Indonesia menegosiasikan ulang utang luar negeri.
Namun, Fadli meyakini lembaga keuangan global hasil Konferensi Bretton Wood itu tidak melakukan hal yang seharusnya bisa membantu Indonesia.
“Dia engak mau melakukan itu karena maunya rezim change (perubahan rezim, red) sehingga rupiah bukannya dibikn kuat, tetapi malah dihancurkan,” imbuh penulis buku ‘The IMF Game: The Role of the IMF in Bringing Down the Suharto Regime in May 1998’ itu.
Menurut Fadli, cara negara asing mengganggu rupiah bukanlah hal sulit. Sebab, cukup lima fund manager berpengaruh bergerak saja bisa membuat nilai tukar rupiah anjlok.
Fadli mengaku pernah mengonfirmasi dugaan keterlibatan spekulan mata uang George Soros dalam menggerus nilai tukar rupiah pada 1997-1998. Sekitar 2002 saat masih kuliah di London, Fadli bertanya langsung soal dugaan itu kepada Soros.
“Dan dia mengakuinya,” ucap Fadli.
Selain itu, Fadli juga menuding IMF tidak mau Indonesia menerapkan kebijakan ekonomi yang mengacu konstitusi. Menurut dia, IMF justru memaksa Indonesia melakukan liberalisasi melalui berbagai undang-undang.
“IMF maunya kita enggak maju-maju, jadi negara berkembang terus,” katanya. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Mesyia Muhammad
