Presiden Prabowo Subianto menargetkan, Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan rampung pada tahun ini. Ia pun berjanji untuk memastikan RUU tersebut berpihak pada kaum buruh.
"Kalau bisa, tahun ini juga harus selesai dan RUU itu harus berpihak kepada kaum buruh. Kami berharap UU di dalam negeri selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam perayaan Hari Buruh di Monumen Nasional, Jumat (1/5).
Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menetapkan Revii UU Ketenagakerjaan terbit pada tahun ini. Hal tersebut merupakan bagian dari keputusan uji materi klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Ketenagakerjaan sepakat menyelesaikan RUU Ketenagakerjaan pada tahun ini.
Namun, laju pembahasan RUU Ketenagakerjaan akan bergantung pada diskusi antara serikat pekerja dan pengusaha. Menurut dia, kedua pihak harus merumuskan isi RUU Ketenagakerjaan secara bersama-sama sebelum dibahas di DPR.
"Supaya kemudian RUU Ketenagakerjaan tidak mubazir atau digugat lagi ke MK, monggo teman-teman buruh yang masak. Nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR," kata Dasco.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168 Tahun 2023 memerintahkan DPR untuk merevisi UU Ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, aturan tersebut telah mengubah 21 poin tentang ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mulai dari pengupahan sampai pemutusan hubungan kerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada tahun lalu menyebutkan tujuh poin utama dalam revisi ini, yaitu tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, upah, jam kerja, alih daya, cuti, pesangon, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun rancangan awal revisi UU Ketenagakerjaan. Komisi IX DPR juga telah menginstruksikan untuk mempercepat penyelesaian RUU ini.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa revisi UU Ketenagakerjaan harus selesai paling lambat 2026 atau dua tahun setelah diputuskan pada 2024. "Komisi IX DPR meminta agar proses ini dipercepat dan tidak menunggu tenggat waktu dua tahun," kata Indah.
MK menerbitkan putusan terkait UU Cipta Kerja pada 31 Oktober 2024. Sejak saat itu, Kemenaker telah menggelar konsultasi publik dan pertemuan dengan pemangku kepentingan. "Konsultasi publik sangat penting untuk memastikan partisipasi bermakna dari berbagai pihak," kata Indah.
