Setahun lalu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah mendirikan museum untuk mengenang jejak perjuangan buruh pabrik perempuan tersebut. Kendati demikian, kehadiran museum itu sejatinya dibayangi ingatan kolektif soal praktik impunitas negara.
Nama “Marsinah” mencuat saat sejumlah pemimpin organisasi buruh nasional berkeluh kesah ke Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional, atau “May Day”, di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Sosok yang menyebutnya ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea. Dalam kesempatan itu, ia menagih janji Presiden Prabowo untuk meresmikan Museum Marsinah.
“Kami mengingatkan kepada Bapak (Presiden). Bapak punya janji untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, simbol perjuangan buruh di Nganjuk, Jawa Timur. Semoga Bapak menyempatkan di rangkaian May Day ini untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, simbol perjuangan kami semua,” kata Andi.
Mengingat Marsinah itu berarti mengingat apa yang diperjuangkan Marsinah. Dia adalah buruh biasa yang direkrut oleh serikat dan tergabung dalam pemogokan. Lalu, dia memprotes dan melabrak militer karena ikut campur dalam perselisihan industri.
Saat berpidato di hadapan para buruh, Presiden pun merespons permintaan Andi. Peresmian Museum Marsinah disebut bakal dipenuhinya. Bahkan, ia akan menepatinya dalam waktu dekat.
“Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Dan, bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah,” kata Presiden.
Ucapan terima kasih diarahkan Presiden bagi jajaran organisasi buruh yang kembali mengundangnya pada peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini. Undangan itu dinilai bagaikan suatu kehormatan baginya sehingga ia selalu memenuhinya dua tahun berturut-turut.
Terlebih lagi, Presiden merasa jabatan kepala negara itu berhasil disandangnya berkat dukungan kaum buruh. Ia lalu berjanji untuk bekerja lebih keras memperjuangkan kepentingan kalangan pekerja. Bentuk perjuangan itu berupa sejumlah kebijakan prorakyat yang dibuat pemerintahannya.
“Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam satu tahun ini, Saudara sudah menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh,” tegas Presiden.
Janji-janji bagi kaum buruh disampaikan Presiden. Gelar pahlawan nasional dan museum untuk Marsinah pun seakan menandakan penghormatan besar dari negara. Tetapi, tersisa memori kelam nan pedih tentang perjuangan dari buruh perempuan itu.
Marsinah sejatinya seorang buruh arloji yang memperjuangkan hak paling dasar seorang pekerja, yakni upah layak. Kala itu, ia dan rekan-rekan buruhnya menuntut kenaikan upah dari Rp 1.700 menjadi Rp 2.250 per hari ke tempat kerja mereka, PT Catur Surya Putra. Tetapi, aksi unjuk rasa penuntutan kenaikan upah itu malah berujung penangkapan belasan buruh yang dituding sebagai penggerak.
Kabar penangkapan itu mendorong Marsinah untuk mendatangi Komando Distrik Militer 0816/Sidoarjo. Kedatangannya sekadar menanyakan kabar dari belasan rekannya yang ditangkap. Tetapi, ia lalu dilaporkan hilang dan baru ditemukan dua hari kemudian dalam kondisi tewas penuh luka di pinggir hutan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, pada 8 Mei 1993.
Kasus itu selanjutnya memang dibawa ke pengadilan. Sejumlah terdakwa yang diseret ke persidangan terentang ialah pemilik perusahaan dan sejumlah pegawai lainnya. Awalnya, para terdakwa divonis bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai perannya masing-masing. Tetapi, mereka semua dibebaskan setelah kasasinya dikabulkan. Keadilan pun seakan tak pernah datang bagi sang martir karena seolah terjadi praktik kekebalan hukum.
“Mengingat Marsinah itu berarti mengingat apa yang diperjuangkan Marsinah. Dia adalah buruh biasa yang direkrut oleh serikat dan tergabung dalam pemogokan. Lalu, dia memprotes dan melabrak militer karena ikut campur dalam perselisihan industri,” kata aktivis buruh perempuan dan pemimpin umum Marsinah.id, Dian Septi Trisnanti, saat dihubungi, Jumat siang.
Dian menyoroti kasus tewasnya Marsinah yang tidak pernah diusut tuntas walaupun sudah terjadi 33 tahun lalu. Menurutnya, dosa impunitas itu seolah ingin dihapus dengan memberikan gelar pahlawan nasional dan mendirikan museum Marsinah. Padahal, negara bisa menunjukkan penghormatan jika mengusut tuntas kasus itu dan mengakui adanya praktik militeristik yang menewaskan Marsinah.
Namun, Dian ragu, negara akan menempuh jalur tersebut. Keraguannya itu dipicu latar belakang Presiden yang menjadi bagian dari militer pada rezim Orde Baru.
“Jadi, kami menolak apabila pengesahan Marsinah menjadi pahlawan itu menjadi momen untuk tidak kembali mengusut tuntas kasus Marsinah. Poinnya adalah apa niat baik negara untuk menghilangkan impunitas,” kata Dian.
Dian menilai, pemberian gelar pahlawan nasional itu justru mengandung jebakan. Ia menyebut, seolah ada penggiringan narasi. Dia pun menyoal kewenangan penguasa untuk menuliskan sejarah anyar. Dikhawatirkan, ingatan kolektif tentang perjuangan Marsinah yang melawan kesewenang-wenangan negara akan dibelokkan. Apalagi, Marsinah dijadikan pahlawan nasional bersamaan dengan Presiden ke-2 Soeharto, yang kebijakan perburuhanannya sedang ditentang sang aktivis.
Kekhawatiran lainnya, sebut Dian, sehubungan dengan simbolisasi pahlawan nasional terhadap Marsinah. Boleh jadi gelar itu akan memudarkan jejak aktivismenya memperjuangkan hak-hak buruh dan kasus hukumnya yang belum sepenuhnya tuntas.
“Artinya, kita harus terus menghidupkan narasi kelas pekerja tentang Marsinah. Kita harus terus mengampanyekan nilai-nilai perjuangan yang dibawa Marsinah. Ini mesti ada counter narasi terhadap negara yang menjadikan Marsinah pahlawan,” kata Dian.
Sebagai seorang martir, sebut Dian, Marsinah meninggalkan warisan berharga berupa keberanian. Aksi protes Marsinah memantik perlawanan buruh di daerah-daerah lain. Sekalipun perlawanannya kecil, tetapi terjadi pada banyak lokasi. Ujung perlawanan-perlawanan itu ikut mengantar turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang telah digenggamnya selama 32 tahun.
“Militer Orde Baru berhasil digulingkan yang kemudian membuka keran demokrasi sehingga kawan-kawan buruh bisa berserikat seperti sekarang. Ada 24 konfederasi, ada ribuan serikat pekerja di tingkat pabrik. Tetapi, pertanyaannya adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan Marsinah untuk terus memperjuangkan hak-hak kaum pekerja,” kata Dian.
