Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan smelter nikel PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
Penetapan PKPU-S terhadap entitas usaha Huadi Group asal China yang beroperasi di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan tersebut, tertuang dalam putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN.Niaga.Mks pada 28 April 2026.
Adapun, permohonan PKPU-S terhadap Huadi Nickel diajukan oleh PT Gamma Berjaya Mineral, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang berkedudukan di Jakarta Barat.
"Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang [PKPUS] dari pemohon tersebut untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan," dalam pengumuman yang diterbitkan di Bisnis Indonesia, Kamis (30/4/2026).
Selanjutnya, pengadilan menunjuk Henry Dunant Manuhua sebagai hakim pengawas perkara PKPU-S Huadi Nickel.
Pengadilan juga mengangkat Baso Fakhruddin, Haikal Arisy, dan Muhammad Bimaslama Saleh sebagai tim pengurus Huadi Nickel Alloy Indonesia (dalam PKPU-S).
Baca Juga
- 10 Hari Blokade Smelter, Buruh Huadi Nickel Tuntut Kejelasan Nasib Pekerja & Upah
- Huadi Nickel Alloy Bantah Telah PHK Massal, Berencana Tempuh Jalur Hukum
- Dukung Industri Smelter di Sulawesi, PLN Tambah Pasokan Listrik ke Huadi Nickel-Alloy Indonesia
Hakim pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama pada Senin, 11 Mei 2026 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar. Selanjutnya, rapat pembahasan rencana damai dijadwalkan pada 9 Juni 2026.
Sehubungan dengan penetapan tersebut, Tim Pengurus mengundang debitur PKPU, para kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada Kamis, 11 Juni 2026 pukul 10.00 WIB Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar.
