Jakarta: Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman, merespons kecelakaan kereta api yang terjadi di Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon, Grobogan, Jawa Tengah. Kecelakaan tak berlangsung lama usai kecelakaan di Bekasi.
"Kecelakaan beruntun ini menjadi alarm pengingat untuk membebani transportasi publik, khususnya kereta api," kata Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 1 Mei 2026.
Kecelakaan tersebut melibatkan kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak mobil di perlintasan, dan menyebabkan empat orang meninggal dunia. Dudung ingin hal itu jadi bahan pembenahan. Terutama, dalam memastikan armada kereta, hingga layanan publik dibarengi infrastruktur penopang.
Baca Juga :
KSP Pastikan Penanganan Medis dan Santunan Korban Kecelakaan KRL di Bekasi Terpenuhi"Seperti perlintasan kereta yang aman bagi keselamatan kereta yang lewat serta pengguna jalan lainnya," kata Dudung.
Dudung menegaskan saat ini sangat tepat melakukan review dan evaluasi. Khususnya, terhadap perlintasan kereta sebidang.
Hal itu, kata Dudung, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto. "Terlebih di negeri kita, ada 1.800-an titik perlintasan kereta sebidang," kata Dudung.
Dia menegaskan perlintasan kereta sebidang sangat rawan kecelakaan. Apalagi, lokasi atau titik perlintasan kereta yang padat, dan berada di kota besar seperti Jakarta dan kota lain.
KSP Jenderal (Purn) Dudung Abdurrachman. Foto: Metro TV/Fachri
Solusinya, kata Dudung, adalah dengan membangun flyover. Anggaran untuk itu telah disiapkan sehingga langkah perbaikan dapat dipercepat.
"Sebagaimana penekanan Presiden, PT Kereta Api Indonesia (KAI) perlu segera memastikan Setidaknya sistem early warning dan respon mekanik otomatis," kata Dudung
Tak kalah penting, kat adudung, standar operasional prosedur yang menyangkut perlintasan sebidang. Dudung ingin sistem dapat dipastikan berjalan dan ada penjaga di perlintasan kereta sebidang.
"Sesuai arahan Presiden, kita bekerja lebih keras untuk menyelesaikan kecelakaan kereta beruntun ini. Selain layanan yang baik, aspek keselamatan publik adalah prioritas utama dalam mengelola transportasi publik," tegas Dudung.
