jpnn.com - JAKARTA - Peneliti lembaga Constra Revan Fauzano menilai langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada akhir 2026 lalu memperlihatkan stabilitas pemerintahan saat ini didasarkan pada dinamika yang sangat fleksibel.
Revan mengatakan perombakan kabinet dengan memasukkan tokoh dari latar belakang aktivis, militer, hingga penasihat politik, itu menggambarkan arah politik kekuasaan yang sedang dibangun pemerintah.
BACA JUGA: Prabowo Reshuffle Kabinet, Jumhur Hidayat Menteri LH, Dudung Abdurachman Kepala KSP
Menurut dia, reshuffle kabinet kali ini bisa memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Namun, lanjut Revan, di sisi lain kombinasi tersebut berpotensi menciptakan tarik-menarik kepentingan.
Revan memahami reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, lanjut dia, seringnya reshuffle akan membuat banyak tafsiran terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.
BACA JUGA: Prabowo Sudah 5 Kali Reshuffle, Pakar Khawatir Ritme Kerja Birokrasi Terganggu
“Dalam dua tahun terakhir, tingginya frekuensi reshuffle menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah ini tanggapan cepat terhadap evaluasi kinerja, ataukah justru mencerminkan desain awal pemerintahan yang belum kokoh," kata Revan dalam keterangannya, Kamis (30/4).
Revan menilai di balik narasi penyegaran dan evalusi, reshuffle kabinet kali ini membuka ruang analisis yang lebih dalam. "Bahwa yang sedang berlangsung bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan proses rekalibrasi kekuasaan dalam kerangka konsolidasi eksekutif," ungkapnya.
BACA JUGA: Pengamat: Makna Reshuffle Bagi Prabowo Tidak Lebih dari Memutar Posisi
Menurut Revan, perombakan kabinet dengan memasukkan figur dari latar belakang beragam, seperti aktivis, militer, hingga konsultan politik, itu merefleksikan pendekatan hibrida antara technocratic governance dan political accommodation.
"Dalam teori politik, ini sering disebut sebagai upaya membangun broad-based coalition, yakni koalisi luas untuk meminimalkan resistensi. Akan tetapi, hal ini mengandung paradoks dalam pelaksanaannya, karena menghasilkan koalisi yang besar," katanya.
Revan mengingatkan makin besar koalisi, maka kian tinggi risiko terjadinya policy incoherence (ketidaksinambungan kebijakan). Ibarat sebuah orkestra dengan terlalu banyak konduktor, kata dia, koalisi besar akan membuat harmoni kebijakan menjadi sulit dijaga.
Dia menambahkan dampak buruk dari terlalu besarnya koalisi dalam pemerintahan akan melahirkan konflik yang lebih kompleks. Menurut dia, pemerintahan saat ini ibarat sebuah kapal besar yang menampung terlalu banyak nakhoda.
"Arahnya tetap maju, tetapi koordinasi menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap tarik menarik kepentingan," katanya.
Revan menambahkan yang menjadi persoalan dari terlalu seringnya melakukan reshuffle kabinet ialah birokrasi dipaksa beradaptasi secara terus-menerus, sehingga kehilangan stabilitas dalam menjalankan program jangka panjang.
Menurut dia, persoalan ini akan memunculkan perdebatan antara keefektifan meritokrasi atau hanya sekadar bagi kue politik. Sebab, tutur Revan, penempatan pejabat dapat dibaca sebagai bagian dari upaya profesionalisasi, tetapi juga tidak lepas dari potensi kompromi politik.
"Pada akhirnya yang paling ditakuti adalah kecenderungan terjadinya kekuatan terpusat di eksekutif yang di saat bersamaan melemahnya checks and balances," kata Revan.
Dia pun menuturkan perombakan kabinet terlalu sering juga menunjukkan sebuah paradoks. Menurut dia, usaha untuk menciptakan stabilitas justru dilakukan dengan perubahan yang tiada henti.
Revan menilai strategi ini dapat berhasil dalam mempertahankan kendali jangka pendek yang seolah memberikan jawaban dan kesan responsif terhadap persoalan-persoalan negara.
Namun, tegas dia, tanpa penguatan institusi yang berkelanjutan, hal itu berpotensi menghasilkan stabilitas semu. "Seperti perahu yang selalu mengubah kursus untuk menghindari badai, pemerintahan mungkin tetap bergerak, tetapi tidak selalu menuju tujuan yang pasti," kata Revan Fauzano. (Boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
