Persoalan afiliasi politik menjadi titik krusial dalam perkembangan gerakan buruh Indonesia belakangan ini. Kebangkitan kembali Partai Buruh pada 2021 sempat dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat representasi pekerja di parlemen. Secara formal, gagasan ini memiliki dasar yang rasional dalam kerangka demokrasi elektoral.
Selama ini, keterwakilan buruh dalam lembaga legislatif memang sangat minim. Banyak kebijakan ketenagakerjaan pada akhirnya diputuskan tanpa partisipasi berarti dari kalangan pekerja. Sebab itulah, membangun kendaraan politik sendiri tampak terlihat sebagai pilihan logis untuk mengoreksi ketimpangan representasi tersebut.
Namun, persoalan mulai muncul ketika batas antara kepemimpinan serikat dan kepemimpinan partai menjadi kabur. Masalahnya, figur yang sama memimpin organisasi buruh dan partai politik, akhirnya terjadi tumpang tindih kepentingan yang sulit dihindari. Agenda perjuangan berpotensi bergeser dari kepentingan jangka panjang kelas pekerja menuju kebutuhan elektoral dan relasi elite politik jangka pendek.
Padahal, gerakan buruh saat ini tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pressure group yang berdikari. Kelompok buruh bergerak berada dalam arena politik formal yang diatur oleh logika kompetisi kekuasaan. Keputusan strategis tidak lagi semata ditentukan oleh kebutuhan basis pekerja, tetapi juga oleh pertimbangan elektabilitas dan aliansi politik.
Buktinya, Pemilihan Legislatif 2024 kemarin menunjukkan keterbatasan pendekatan tersebut. Partai Buruh gagal menembus ambang batas parlemen meskipun memiliki basis potensial yang besar. Dukungan simbolik dari kalangan pekerja gagal dikonversi sebagai capaian elektoral yang signifikan.
Di satu sisi, kegagalan ini memperlihatkan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar strategi kampanye. Gerakan buruh belum berhasil membangun kesadaran politik kolektif yang mampu mengikat basis pekerja dalam satu orientasi politik yang jelas. Fragmentasi organisasi berkontribusi langsung pada lemahnya konsolidasi dukungan.
Di sisi lain, muncul gejala yang menunjukkan menguatnya relasi patron-klien dalam tubuh gerakan buruh. Sebagian elite buruh menjalin kedekatan dengan kekuatan politik yang lebih besar untuk memperoleh akses, perlindungan, atau sumber daya. Relasi ini membuat posisi tawar organisasi menjadi bergantung pada konfigurasi kekuasaan di luar dirinya.
Afiliasi politik tidak lagi sekadar strategi representasi dalam gerakan massa kontemporer. Namun, berubah menjadi mekanisme adaptasi terhadap struktur kekuasaan yang ada. Gerakan buruh saat ini tidak berupaya mengubah struktur tersebut, tetapi hanya berkompromi atau menyesuaikan diri agar tetap memiliki ruang di dalamnya.
Tindakan kompromi yang cenderung bergantung pada penguasa atau pemilik modal dapat dibaca melalui perspektif teori kritis Mazhab Frankfurt. Herbert Marcuse dalam One Dimensional Man (1964) menjelaskan, masyarakat kapitalis modern mampu mengintegrasikan oposisi ke dalam sistem melalui saluran formal yang tampak demokratis. Perlawanan tetap diakomodasi, tetapi diarahkan agar tidak mengganggu stabilitas struktur yang ada.
Cara bekerjanya demikian, gerakan buruh yang akhirnya masuk terlalu jauh ke dalam logika elektoral justru berisiko menjadi bagian dari mekanisme tersebut. Partisipasi politik menjadi prosedural dan terukur dalam angka elektoral. Aspek substansial mendorong perubahan struktural yang menyangkut relasi antara buruh dan modal justru tersisih.
Pandangan ini sejalan dengan kritik Theodor Adorno dan Max Horkheimer dalam Dialectic of Enlightenment (1944). Keduanya menunjukkan, sistem modern memiliki kapasitas untuk mengubah kritik menjadi bagian dari reproduksi sistem itu sendiri. Kritik tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi dikelola sedemikian rupa agar tetap berada dalam ”batas yang aman”.
Dalam praktiknya, hal ini terlihat pada gerakan buruh Indonesia yang tetap aktif melakukan mobilisasi massa di jalanan pada momen-momen tertentu. Namun, dampaknya terhadap perubahan kebijakan strategis dan struktur hubungan industrial relatif terbatas. Lebih parahnya lagi, aksi demonstrasi di jalanan yang berimbas pada kemacetan jalan sering kali menimbulkan antipati dari kelas menengah yang didominasi para pekerja.
Hal ini sesuai dengan pandangan Antonio Gramsci dalam Selections from the Prison Notebooks (1971) yang memaparkan konsep hegemoni. Menurut Gramsci, dominasi kelas berlangsung melalui persetujuan sosial yang dibangun secara kultural. proses hegemonik sedang bekerja secara efektif saat buruh mulai memandang kedekatan dengan kekuasaan sebagai keberhasilan tujuan selama ini.
Perlu diingat bahwa hegemoni, dalam pandangan Gramci, berjalan secara subtil melalui internalisasi nilai dan persepsi publik. Buruh tidak lagi melihat dirinya sebagai kekuatan yang harus menjaga jarak kritis dari negara. Sebaliknya, kedekatan dengan penguasa dianggap sebagai strategi yang wajar dan bahkan diinginkan.
Lebih lanjut, situasi ini memperkuat apa yang disebut Gramsci sebagai proses trasformismo. Elite dari kelompok subordinat terserap ke dalam struktur kekuasaan tanpa mengubah karakter dasar sistem. Dalam konteks Indonesia, sebagian elite buruh bergerak dari posisi oposisi menjadi bagian dari konfigurasi kekuasaan yang ada.
Kecenderungan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kritik Rosa Luxemburg dalam Reform or Revolution (1900), berpuluh tahun sebelum Gramci. Luxemburg menegaskan bahwa orientasi berlebihan pada jalur parlementer dapat mengalihkan energi gerakan dari kerja pengorganisasian yang lebih mendasar. Tanpa basis sosial yang kuat, partisipasi politik formal menjadi dangkal.
Peringatan tersebut terlihat dalam pengalaman gerakan buruh Indonesia. Energi organisasi banyak terserap pada agenda elektoral dan negosiasi elite. Sementara itu, kerja kaderisasi, pendidikan politik, dan penguatan basis akar rumput belum berkembang secara sistematis.
Akibatnya, gerakan kehilangan kapasitas untuk membangun kesadaran kelas yang berkelanjutan. Buruh hadir sebagai massa mobilisasi, tetapi belum sepenuhnya sebagai subjek politik yang memiliki orientasi jangka panjang. Ini menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tahan gerakan dalam menghadapi perubahan kebijakan.
Dalam konteks yang lebih luas, Erik Olin Wright (Envisioning Real Utopias, 2010) menawarkan pendekatan alternatif. Baginya, tiap gerakan massa perlu mementingkan pembangunan kekuatan sosial melalui strategi yang tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga melalui institusi otonom. Koperasi pekerja, pendidikan politik, dan jaringan solidaritas menjadi bagian dari fondasi tersebut.
Pendekatan ini menuntut investasi jangka panjang yang tidak selalu menghasilkan hasil cepat. Namun, justru melalui jalur inilah gerakan buruh dapat membangun kemandirian dari struktur kekuasaan yang ada. Tanpa itu, setiap keterlibatan politik berisiko berujung pada ketergantungan.
Di Indonesia, investasi pada jalur ini masih sangat terbatas. Sebagian besar organisasi buruh masih bertumpu pada mobilisasi demonstrasi dan negosiasi kebijakan. Pembangunan institusi alternatif yang dapat menopang kekuatan jangka panjang belum menjadi prioritas utama.
Dengan demikian, persoalan afiliasi politik tidak bisa dilihat hanya sebagai pilihan strategi. Proses afiliasi politik buruh harus ditempatkan pada dinamika struktural yang memengaruhi arah gerakan buruh secara keseluruhan. Tanpa penguatan otonomi dan basis sosial, keterlibatan dalam politik formal justru berpotensi melemahkan membatasi manuver gerakan.
Gerakan buruh Indonesia memang selalu berada pada tegangan antara kekuasaan (pemerintah dan pemilik modal) dan kepentingan buruh. Tantangan terbesar saat ini adalah mengembalikan otonomi gerakan.
Buruh harus mampu menentukan agenda perjuangannya tanpa ketergantungan berlebihan pada negara ataupun partai politik. Otonomi ini merupakan syarat dasar bagi efektivitas perjuangan kelas.
Pendidikan politik internal harus menjadi prioritas utama. Organisasi buruh membutuhkan kader yang memahami perubahan ekonomi, teknologi, dan politik. Jika hal-hal itu tidak dimiliki, gerakan akan terus bersifat reaktif atau monumental semata.
Pengorganisasian sektor informal juga mendesak dilakukan. Struktur kelas pekerja Indonesia telah berubah. Jika gabungan serikat buruh gagal menjangkau pekerja informal dan pekerja platform digital, relevansi gerakan akan terus menurun.
Gerakan buruh juga perlu membangun institusi pendukung yang berkelanjutan. Pusat riset, sekolah kader, koperasi, dan jaringan solidaritas harus dikembangkan secara serius. Kekuatan organisasi tidak bisa hanya bertumpu pada demonstrasi monumental.
Keterlibatan politik kaum buruh harus bertumpu pada organisasi yang mandiri. Sebab, politik praktis tidak boleh mengorbankan independensi gerakan.
Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini menjadi momen refleksi penting tentang arah yang sedang ditempuh gerakan buruh Indonesia. Jika kedekatan dengan kekuasaan hanya menghasilkan pengakuan simbolik tanpa perubahan substantif, maka gerakan sedang kehilangan fungsi historisnya. Buruh akan berubah dari kekuatan transformasi menjadi sekadar bagian dari dekorasi dan lagi-lagi, komoditas politik.
Sejarah gerakan buruh global menunjukkan bahwa kedekatan dengan penguasa tidak dapat melahirkan perubahan yang berpihak sepenuhnya pada nasib buruh. Perubahan justru dimunculkan dari organisasi yang mandiri, kesadaran politik yang kuat, dan konsistensi membangun kekuatan dari bawah. Tanpa itu, gerakan buruh Indonesia akan terus berada dalam lingkaran mobilisasi besar dengan hasil politik yang terbatas. (LITBANG KOMPAS)
