Konflik Tak Kunjung Usai, Iran Rilis Aturan Baru Transit Kapal Di Selat Hormuz

Iran resmi merilis aturan baru yang mengatur prosedur transit kapal melalui Selat Hormuz, ditengah kebuntuan upaya deeskalasi setelah gencatan senjata yang terus diperpanjang sejak 7 April tak kunjung menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

Menurut laporan Press TV milik pemerintah Teheran pada Selasa, 5 Mei 2026 menyebut ada aturan bagi kapal yang melewati jalur pelayaran strategis yang menjadi titik vital pengiriman minyak dunia.

Mekanisme tersebut mensyaratkan setiap kapal yang hendak melintas wajib menerima instruksi dari Otoritas Selat Teluk Persia (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) melalui email, dar email tersebut, kapal akan diinformasikan mengenai peraturan transit yang harus dipatuhi.

Setelah menerima pemberitahuan, kapal diwajibkan untuk mematuhi kerangka kerja yang telah ditentukan agar mendapatkan izin resmi untuk transit. Sistem ini mengharuskan kapal untuk mengikuti rute yang telah ditetapkan oleh otoritas Iran selama melintas di jalur perairan tersebut. Dengan kata lain, kapal tidak dapat sembarangan melewati Selat Hormuz tanpa terlebih dahulu mendapatkan otorisasi dan mematuhi rute yang disyaratkan.

Langkah itu dilakukan seiring dengan semakin ketatnya kontrol Iran atas lalu lintas maritim di selat yang merupakan jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) global itu.

Kebijakan baru Iran terkait transit kapal di Selat Hormuz tak dapat dilepaskan dari latar belakang ketegangan politik yang semakin memanas antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Perundingan antara kedua negara terkait pengaturan jalur pelayaran dan situasi keamanan di kawasan Selat Hormuz dilaporkan mengalami kebuntuan, yang pada akhirnya memicu Iran untuk bersikap lebih tegas.

Langkah Iran ini merupakan respon langsung terhadap serangan gabungan yang dilancarkan oleh AS dan Israel pada akhir Februari, yang menargetkan instalasi penting di wilayah Iran. Serangan tersebut memicu eskalasi konflik dengan konsekuensi signifikan bagi kontrol maritim di kawasan tersebut.

Iran memandang peraturan baru ini sebagai bagian dari upaya mempertahankan kedaulatan dan keamanan wilayahnya sekaligus sebagai alat tekanan strategis dalam negosiasi yang tengah berjalan.

Pengerahan mekanisme persetujuan dan konsekuensi pembatasan rute bagi kapal-kapal yang melintas menjadi instrumen kontrol yang diharapkan dapat mengamankan kepentingan nasional sekaligus mengendalikan arus pelayaran yang selama ini dikuasai oleh kekuatan asing.

Dalam perkembangannya, Iran pada 30 April telah menyerahkan, via Pakistan, usulan rencana perdamaian dengan AS yang terdiri dari 14 poin, serta mendorong agar kesepakatan segera dicapai agar Selat Hormuz dapat kembali terbuka.

Namun, Presiden AS Donald Trump pada Minggu, 03, Mei 2025 mengatakan bahwa usulan terbaru dari Iran yang sudah ia pelajari secara teliti tersebut “tak dapat diterima”.