Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan fintech PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) menegaskan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi DK Jakarta terkait dugaan pelanggaran hukum atas pemberian fasilitas kredit yang melibatkan perseroan.
Dalam keterangannya, manajemen KoinP2P menyatakan akan mengikuti dan menghormati seluruh proses hukum dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. KoinP2P menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi.
Perseroan menyebut dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam hubungan penyaluran pendanaan yang berlaku.
“Kami menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, Minggu (11/5/2026).
Di tengah proses hukum tersebut, KoinP2P memastikan kegiatan operasional dan layanan kepada pengguna tetap berjalan normal, termasuk aktivitas penagihan atau collection terhadap borrower.
Sebagai informasi, KoinP2P merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan juga tercatat sebagai anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia.
Baca Juga
- OJK Panggil Pemegang Saham Pinjol KoinP2P di Tengah Proses Hukum
- KoinP2P Dapat Suntikan Terbatas, OJK Terus Pantau Kondisi Permodalan
- OJK Soroti Pinjol KoinP2P dan Akseleran, Siapkan Pengawasan dan Koordinasi Hukum
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P.
Di tengah proses tersebut, OJK menegaskan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman daring itu tetap berjalan intensif untuk menjaga perlindungan konsumen dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” ujar Agus dalam keterangannya Jumat (8/5/2026).
Menurut Agus, seiring berlangsungnya proses hukum dan penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejati DK Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan.
Langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.
OJK juga telah meminta komitmen pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender.
Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta model bisnis perusahaan. OJK juga menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan usaha.
Tak hanya itu, otoritas juga melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan terhadap penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah perbaikan fundamental lainnya.
Agus menambahkan, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi komitmen. Langkah tersebut mencakup penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia juga menyebut OJK juga mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pinjol tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.
