BEKASI, KOMPAS.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masih menunggu kepastian bentuk bantuan dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur.
Sebelumnya, proyek tersebut telah mendapat alokasi bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 20 miliar pada 2026 dan direncanakan menggunakan skema multiyears hingga rampung pada akhir 2027.
Baca juga: Pemkot Bekasi Alihkan Anggaran Flyover Bulak Kapal jika Bantuan Prabowo Cair
Namun, skema itu berubah setelah Presiden RI Prabowo Subianto meminta percepatan pembangunan flyover pascakecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line Jakarta-Cikarang di kawasan Bekasi Timur.
Pembahasan Proyek Masih Tahap KoordinasiKepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi Idi Sutanto mengatakan, pembahasan bantuan pembangunan flyover Bulak Kapal saat ini masih berada pada tahap koordinasi tingkat pusat.
“Saat ini masih menunggu skemanya bantuan Presiden seperti apa. Apakah lewat Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, atau langsung ke daerah. Masih menunggu tindak lanjut dari Kemenko Infrastruktur dan Setneg,” ujar Idi saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (11/5/2026).
Menurut Idi, Pemkot Bekasi sudah dua kali mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan setelah adanya arahan percepatan pembangunan dari Presiden.
Baca juga: Pemkot Bekasi Masih Tunggu Bantuan Pemerintah Pusat Bangun Flyover Bulak Kapal
Meski demikian, hingga kini pemerintah daerah belum menerima arahan resmi terkait bentuk bantuan maupun mekanisme pelaksanaan proyek tersebut.
“Karena kami pemerintah daerah, fungsinya hanya menanyakan. Terakhir hari Kamis kemarin rapat dari Kemenkeu dan Kemenko Infrastruktur. Sudah naik level, tapi belum ada arahan resmi,” kata dia.
Idi berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan sudah ada keputusan resmi dari pemerintah pusat agar proses pembangunan dapat segera dipastikan.
“Mudah-mudahan satu dua minggu ada kabar, nanti baru kami bisa pastikan,” ujarnya.
Anggaran Daerah Berpotensi DialihkanDengan adanya rencana bantuan dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi membuka kemungkinan untuk mengalihkan anggaran pembangunan flyover Bulak Kapal ke proyek infrastruktur lainnya.
“Kalau memang bantuan Presiden jadi untuk Bulak Kapal, berarti anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan bisa kami usulkan untuk digeser ke Bulan-bulan,” ujar Idi.
Pembebasan Lahan Capai Rp 116 MiliarDi sisi lain, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengungkapkan proyek flyover Bulak Kapal membutuhkan pembebasan lahan lebih dari satu hektar.
Lahan tersebut membentang dari Jalan HM Joyo Martono hingga kawasan Lapas Bulak Kapal.
“Yang jelas lebih dari 1 hektar, jadi lebih dari 10.000 meter persegi. Dan anggarannya hampir Rp 116 miliar,” ujar Tri saat ditemui di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (4/5/2026).
