Rudolf Meak Orinbai (32), warga Asmat yang tinggal di Agats, Papua Selatan, masih ingat betul saat kendaraan listrik pertama datang di kota papan tanpa asap. Saat itu, ia masih duduk di sekolah menengah pertama.
Ia melihat ada tetangganya yang membeli sepeda listrik. Ya, kendaraan listrik pertama di sana adalah sepeda, bukan motor listrik. Sepeda dengan kayuh dan motor penggerak dengan energi listrik yang bersumber dari baterai. Akhirnya, berkembang dari sepeda ke motor listrik. Hampir semua toko menjual motor listrik tipe otomatis atau matik.
”Sejak saat itu, semua jadi ingin punya,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (11/5/2026).
Sepeda listrik, kata Rudolf, memang cocok digunakan di Agats yang saat itu jalannya sempit dan terbuat dari papan. Agats yang dibangun di atas rawa memang memiliki jalan yang tak lebar.
Pada 2021, Kompas pernah ke Agats dan sekitarnya dalam peliputan Ekspedisi Tanah Papua. Saat itu, jalanan masih didominasi papan kayu, beberapa bagian sedang dibangun jalan beton dan aspal. Masyarakat beraktivitas dengan sepeda dan motor listrik.
Tak ada suara knalpot yang memekakkan telinga, tak ada bau asap motor yang mengganggu, hanya suara papan. Geludak... geluduk... tanda motor listrik lewat.
Saat itu, nyaris tak ada mobil yang melintas, hanya ada satu mobil ambulans milik RSUD Agats dengan tipe mobil berbahan bakar bensin. Menurut Rudolf, bahkan sampai saat ini pun hanya ada satu mobil itu.
”Pejabat bahkan bupati juga naik motor listrik. Kalau ditanya kenapa, ya karena memang itu yang paling nyaman dan aman untuk kami di sini,” ungkap Rudolf.
Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi ke mobil hybrid dan mobil baterai lebih baik diberikan ke daerah yang kesulitan BBM. (Djoko Setijowarno)
Bahan bakar minyak, kata Rudolf, hanya digunakan untuk kendaraan laut seperti kapal kayu bermotor atau speedboat. Ada beberapa anggota kepolisian dan tentara yang memiliki motor BBM, tetapi jumlahnya hanya sedikit.
Semua warga menggunakan motor listrik dengan jenis empat hingga enam baterai. Setiap baterai memiliki kapasitas rata-rata 20-22 ampere-hour (Ah). Sekarang juga sudah ada motor dengan enam baterai.
”Dulu sempat ada yang buka SPKLU khusus baterai, tapi tidak bertahan lama karena orang lebih memilih cas di rumah. Sekali isi daya bisa 8-10 jam per hari,” ungkap Rudolf.
Rudolf mengatakan, salah satu faktor minimnya kendaraan BBM karena saat itu (2006-2007) harganya masih sangat mahal dan pasokan terbatas. Sebelum ada kebijakan BBM satu harga, harga BBM bisa mencapai Rp 60.000 per liter.
”Karena memang dari awal sudah pakai kendaraan listrik, jadi bengkel-bengkel di sini, ya, khusus motor listrik. Onderdil yang dijual juga khusus untuk itu,” ungkapnya.
Jika masyarakat Agats bisa bertransisi ke kendaraan listrik, barang tentu masyarakat di kota-kota lain juga bisa beralih ke kendaraan listrik. Djoko Setijowarno, akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, mengatakan, saat ini merupakan momen yang tepat untuk transisi.
Kota Agats, kata Djoko, sudah memberikan contoh sebuah wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM tidak selalu mempertahankan penggunaan kendaraan bermotor bakar. Mereka mau beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik. Seharusnya mereka perlu diberikan penghargaan untuk itu.
Saat ini, menurut Djoko, Indonesia sedang mengalami krisis energi, terutama BBM. Sebanyak 80 persen BBM subsidi dinikmati pengguna transportasi. Indonesia mengimpor BBM lebih dari 50 persen kebutuhan, dan oleh karena itu sudah saatnya subsidi BBM dicabut.
Antrean terjadi di SPBU hampir di semua daerah. Hal itu, kata Djoko, karena ketergantungan pada energi tak terbarukan. Untuk itu, daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kabupaten Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik.
”Ongkos angkut distribusi BBM dapat dihemat. Sebaiknya mengembangkan kendaraan listrik di daerah yang kesulitan mendapatkan BBM. Kendaraan listrik dapat digunakan untuk transportasi lokal,” ungkapnya.
Pada 2018, kata Djoko, setidaknya terdapat 1.280 motor listrik yang digunakan oleh penduduk Agats. Jumlahnya kini bertambah menjadi lebih kurang 4.000 unit kendaraan listrik.
Menariknya, motor listrik di distrik dikategorikan sebagai sepeda. Penggunaan pelat nomor hanya sebagai penanda pengganti stiker retribusi sehingga para pemiliknya tidak memiliki STNK atau SIM dan tidak dikenakan pajak kendaraan.
Kota Agats, lanjut Djoko, adalah kota tanpa lampu pengatur lalu lintas, tetapi sangat minim kecelakaan lalu lintas. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), meskipun mayoritas menggunakan motor listrik.
”Nyaris tidak ada polisi lalu lintas yang bertugas,” ujarnya.
Selain itu, tambah Djoko, ojek listrik juga menggeliat di Agats yang bahkan dilindungi kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menyebutkan, terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning.
Regulasi itu, kata Djoko, mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.
