Pemerintah memperluas digitalisasi bantuan sosial melalui Program Pro Kesejahteraan Rakyat atau Pro-Kesra. Program ini diarahkan tidak hanya untuk menyalurkan bansos, tetapi juga mendorong masyarakat miskin dan rentan agar lebih mandiri secara ekonomi.
Melalui Pro-Kesra, pemerintah ingin mengubah paradigma bantuan sosial menjadi ekosistem pemberdayaan. Pemanfaatan infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu strategi untuk membuat layanan lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berdampak.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perluasan fungsi digitalisasi bansos dapat mengubah wajah layanan pemerintah sekaligus mendorong efisiensi anggaran.
"Transformasi digital melalui adopsi infrastruktur digital publik dan kecerdasan buatan sebagai katalisator program prioritas nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," jelas Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).
Hal itu disampaikan Luhut dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perluasan Cakupan Digitalisasi Bantuan Sosial dan Pemberdayaan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (11/5).
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan transformasi bantuan sosial bertujuan memastikan bansos tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga penggerak kemandirian masyarakat.
Menurut Rini, kemandirian tersebut didorong melalui layanan publik yang terpadu, presisi, dan berkelanjutan. Pemerintah juga akan menyesuaikan layanan dengan kebutuhan serta karakteristik warga.
Ia mengatakan salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pemutakhiran dan verifikasi data lintas sektor secara real-time. Dengan begitu, layanan pemerintah diharapkan dapat lebih sederhana, mudah diakses, dan inklusif.
"Dengan begitu akses layanan lebih sederhana, mudah dipahami, dan inklusif bagi semua," ungkap Rini.
Rini menjelaskan verifikasi dan autentikasi terintegrasi dilakukan untuk mempercepat proses layanan. Implementasi program ini akan dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan.
Kementerian PANRB akan memperkuat program tersebut dari sisi tata kelola dan harmonisasi regulasi. Rini juga menyebut Kementerian PANRB bersama Bappenas memfasilitasi penyelarasan layanan dan standar pelayanan lintas kementerian/lembaga pengampu Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha.
"Implementasinya akan diperluas secara bertahap menuju skala nasional yang berdampak," tegas Rini.
Kepala Bappenas/Menteri PPN, Rachmat Pambudy mengatakan Pro-Kesra mendukung kemandirian masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi. Secara makro, program ini bertujuan mempercepat graduasi kemiskinan agar masyarakat dapat berusaha dan bekerja.
Untuk pemberdayaan usaha, program ini mencakup peningkatan kapasitas, akses pemasaran, akses pembiayaan atau permodalan, serta akses kemitraan. Sementara untuk penguatan kapasitas kerja, manfaatnya meliputi pelatihan atau pendampingan, akses penyaluran kerja, dan akses pemagangan.
Tindak lanjut program ini akan dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (Sapa UMKM). Secara umum, sasaran Pro-Kesra adalah masyarakat miskin dan kelompok rentan, termasuk perempuan, lansia, korban bencana, serta penyandang disabilitas.
(prf/ega)
