JAKARTA, DISWAY.ID - Menko PM Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memetakan 88 kabupaten/kota prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang menargetkan percepatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Dalam Rapat Terbatas Menteri di Kementerian PPN/Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa intervensi pemerintah akan difokuskan melalui refocusing program di wilayah prioritas.
BACA JUGA:Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI Viral di Media Sosial, Begini Cara Daftarnya
Strategi ini diyakini mampu menekan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dalam waktu singkat.
Pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya bertumpu pada bantuan sosial tunai. Pemerintah mulai memperkuat ekosistem pemberdayaan berbasis kebutuhan daerah.
Warga usia produktif akan didorong mengikuti pelatihan kerja singkat agar cepat terserap ke dunia kerja maupun menciptakan usaha mandiri.
“Bantuan sosial hanyalah bantalan sementara, sementara kunci utamanya adalah pemberdayaan masyarakat,” ujar Cak Imin, di Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.
Model intervensi di Banyuwangi akan dijadikan percontohan nasional.
BACA JUGA:Sekolah Lansia Klinik Korpagama Perkuat Prolanis untuk Kualitas Hidup Lansia
Keberhasilan integrasi program di daerah tersebut dinilai mampu menjadi dasar pengembangan kebijakan serupa di wilayah lain, dengan penyesuaian kondisi infrastruktur masing-masing daerah.
Keberhasilan program ini juga bergantung pada akurasi data DTSEN.
Pemerintah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, termasuk dinamika saat penertiban penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.
"penguatan infrastruktur digital menjadi prioritas untuk memastikan distribusi bantuan sosial lebih transparan dan akurat," katanya.
Pemerintah berharap seluruh program penurunan kemiskinan yang tergabung dalam skema PRO-KESRA dapat berjalan efektif dan terintegrasi.
- 1
- 2
- »
